Selasa 18 Februari 2020, 04:20 WIB

Omnibus Law untuk Tingkatkan Pertumbuhan

Des/E-1 | Ekonomi
Omnibus Law untuk Tingkatkan Pertumbuhan

ANTARA FOTO/HO/Abdurrahman
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo.

 

PAKET rancangan undang-undang omnibus law, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan, dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Untuk bisa tumbuh, ekonomi butuh aliran dana atau investasi masuk.  

“Jadi intinya bagaimana agar uang itu bisa masuk dan ­menggerakkan perekonomian Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Kantor BKPM, Jakarta, kemarin.  

RUU Perpajakan pun memiliki enam pilar guna memperkuat perekonomian Indonesia dan berimbas pada pembangunan nasional.

Pilar pertama ialah meningkatkan pendanaan investasi yang meliputi penurunan tarif PPh badan secara bertahap menjadi 22% di 2021 dan 2022 serta 20% di 2023 dan seterusnya.

“Pilar kedua ialah sistem teritori untuk penghasilan luar negeri yang mengatur penghasilan tertentu dari luar negeri tidak dikenai PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Selain itu, penghasilan warga negara asing (WNA) menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) hanya atas penghasilannya di Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Suryo menambahkan, pilar ketiga ialah penentuan subjek pajak orang atau pribadi, dan di pilar tersebut diatur bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN). Adapun WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dapat menjadi SPDN.

Pilar keempat ialah mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela.
“Pilar kelima terkait menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Dalam pilar ini, pemerintah memberlakukan pemajakan transaksi elektronik, rasionalisasi pajak daerah, dan relaksasi penentuan jenis barang kena cukai,” ujar Suryo.

Terakhir, terkait dengan pengaturan fasilitas dalam UU Perpajakan, seperti tax holiday dan fasilitas PPh lainnya untuk kawasan ekonomi khusus dan PPh untuk surat berharga negara, serta keringanan atau pembebasan pajak daerah oleh kepada daerah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis RUU Cipta Kerja mampu meningkatkan angka realisasi investasi.

“Kalau bisa cepat dilakukan, saya yakin RUU Cipta Kerja bisa menyumbangkan 0,2%-0,3% ­realisasi investasi di tahap pertama,” ­tandasnya. (Des/E-1)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Pembelian Bahan Pangan Bulog Bisa lewat Daring

👤M Ilham Al Machmudi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 01:00 WIB
Bulog masih memiliki stok beras sebanyak 1,4 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang milik...
MI/AGUS MULYAWAN

Ekonomi Harus Tetap Bergerak

👤M Ilham Ramadhan 🕔Selasa 31 Maret 2020, 00:40 WIB
Melalui kerja sama Kemen BUMN dan BKPM tersebut, berbagai proyek strategis negara diharapkan tetap terus...
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Pandemi Covid-19 Buka Peluang Bisnis Trading Emas dan Forex

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 Maret 2020, 22:29 WIB
Ternyata salah satu solusinya di tengah pandemi Covid-19 dengan melirik bisnis trading emas dan foreign...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya