Selasa 18 Februari 2020, 03:30 WIB

Sinergikan Tata Aturan untuk Pacu Properti

Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi
Sinergikan Tata Aturan untuk Pacu Properti

MI/ADAM DWI
Pengunjung mendapatkan penjelasan dari pihak pengembang saat pameran hunian Indonesia Properti Expo 2020 di Jakarta Convention Center.

 

KEINGINAN pemerintah untuk membabat habis berbagai hambatan investasi dalam instrumen omnibus law, salah satunya berdampak ke sektor properti. Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) menilai hal itu akan menjadi stimulus bagi sektor properti di Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Informasi dan Telekomunikasi Digital, Bambang Eka Jaya, mengungkapkan secara garis besar omnibus law memang akan membantu para pengembang, terutama dalam kaitan perizinan di daerah.

Namun, Bambang mengungkapkan izin tersebut tidak serta-merta hilang atau dihapuskan begitu saja oleh pemerintah. Lebih tepatnya disinergikan sebagai arahan dari pusat untuk acuan utama bagi daerah.

“Perizinan prinsipnya tidak dihapuskan, tetapi secara global ada arahan yang sifatnya nasional. Dalam pelaksanaannya, pemda tetap dapat melakukan persetujuan atau menolak dan melakukan pengawasan. Spiritnya ada perencanaan yang terpadu secara nasional dan jelas acuannya,” ung­kap Bambang saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Begitu juga izin lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), acuannya akan bersifat nasional dan tidak per daerah, yang mengakibatkan munculnya aturan yang beragam. Dalam pelaksa­naannya, pemerintah provinsi hingga daerah tingkat II dapat membantu pelaksa­naannya dengan kewenangan pengawasan.

“Kadang ada beberapa pemda yang menambahkan aturan dan ketentuan serta retribusi yang kadang memberatkan pengembang,” terang Bambang.

Dengan adanya omnibus law, akan membuat suatu perubahan, bila dilaksanakan dengan benar. Salah satunya akan membuat kewenangan daerah menjadi sedikit berkurang. Bambang pun tidak he­ran dengan banyaknya reaksi yang menentang sebab dari 1.600 pasal, hampir 1.000 pasal menyangkut bidang perizinan.

Lebih lanjut, Bambang menerangkan untuk usulan REI dalam bidang properti belum ada yang masuk omnibus law lapangan kerja, di antaranya soal hunian berimbang yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan kerja sama antarpengembang, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan permukiman skala besar.

“Rencananya baru akan dibahas Kamis (20/2) ini. Tentu ada beberapa poin seperti soal izin lingkungan karena diintegrasikan ke Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) yang dalam draf omnibus law-nya menyebutkan bila pemda tidak perdakan RDTR, nanti pemerintah pusat yang jadikan sebagai aturan,” papar Bambang.

Ia menyebut usulan nantinya tidak hanya terbatas soal aturan membangun, tetapi juga terkait dengan perpajakan, operasional pengelolaan properti, kepastian kepemilikan asing, dan berbagai isu lainnya.

Terlepas dari hasil akhir omnibus law nantinya, Bambang meyakini bahwa bila aturan tersebut disahkan, dampaknya tentu tidak akan instan dan butuh waktu. Dampaknya baru akan berjalan secara bertahap dan perlu dimonitor pelaksanaannya secara ketat oleh semua stakeholder.

Senada dengan REI, pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, juga menilai omnibus law memiliki semangat untuk menyederhanakan perizinan agar ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

“Pada dasarnya ini akan membuat bisnis properti lebih bergairah,” terang Ali.

Namun, ia juga menilai bisnis properti bukan hanya soal UU dan kebijakan. Terdapat banyak variabel lain yang meme­ngaruhi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga.

Oleh sebab itu, menurutnya, omnibus law tidak dapat langsung membuat bisnis pro­perti bangkit, tapi lebih kepada pendorong dan bukan sebagai pemicu.

Selain itu, ia menilai omnibus law juga tidak akan berjalan baik tanpa pengawasan. Meski telah dilakukan penyederhanaan perizinan, pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi kunci untuk memberantas praktik uang siluman yang merugikan kemudahan berusaha.

Pemerintah optimistis

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimistis omnibus law dapat mendorong sektor properti.

“Dengan UU ini, diharapkan perizinan, termasuk di dalamnya izin membangun perumahan, dapat menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah,” tutur Ma’ruf.

Selain itu, pemerintah juga terus mendo­rong instansi yang memberikan perizinan untuk mengembangkan digitalisasi perizinan secara daring. Digitalisasi perizinan daring itu secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem online single submission (OSS).

“Hal ini kami harapkan dapat meminimalisasikan potensi timbulnya pungli akibat banyaknya proses tatap muka yang terjadi dalam perizinan,” ujar Ma’ruf. (S-2)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Pembelian Bahan Pangan Bulog Bisa lewat Daring

👤M Ilham Al Machmudi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 01:00 WIB
Bulog masih memiliki stok beras sebanyak 1,4 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang milik...
MI/AGUS MULYAWAN

Ekonomi Harus Tetap Bergerak

👤M Ilham Ramadhan 🕔Selasa 31 Maret 2020, 00:40 WIB
Melalui kerja sama Kemen BUMN dan BKPM tersebut, berbagai proyek strategis negara diharapkan tetap terus...
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Pandemi Covid-19 Buka Peluang Bisnis Trading Emas dan Forex

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 Maret 2020, 22:29 WIB
Ternyata salah satu solusinya di tengah pandemi Covid-19 dengan melirik bisnis trading emas dan foreign...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya