Senin 17 Februari 2020, 18:34 WIB

Ketua MPR: Paling Mahal Rp1 Triliun untuk Kuasai Parpol

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Ketua MPR: Paling Mahal Rp1 Triliun untuk Kuasai Parpol

MI/Susanto
Suasana ruang utama yang digunakan sebagai tempat pendaftaran calon legislatif partai politik di gedung Komisi Pemilihan Umum.

 

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menyebut pemodal cukup merogoh ongkos Rp 1 Triliun untuk menguasai partai politik di Indonesia, menurut Bamsoet nominal itu berdasarkan pengalamannya selama berkiprah di dunia politik di Indonesia.

“Semahal-mahalnya Rp1 Triliun sudah bisa menguasai partai politik, ini pengalaman. Boleh dibantah atau tidak, tapi inilah kenyataan sistem yang masih dipertahankan,” ungkapnya, Senin (17/2) di Jakarta.

Bamsoet menerangkan bahwa Indonesia selama ini masih bermimpi untuk berdikari, alasannya sistem perpolitikan di Indonesia masih dikuasai oleh kekuatan para pemodal.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. MI/Susanto

Ia menerangkan perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal bisa saja mewakili kepentingan asing. Bahkan yang lebih parah, pemilik modal melalui orang-orangnya bisa mempengaruhi kebijakan partai politik.

“Jika partai politik dikuasai, maka dia akan menguasai parlemen, jika dia kuasai parlemen maka dia akan kuasai pasar-pasar dan sumber daya alam kita, dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin kita, presiden kita, bupati kita, gubernur dan walikota, karena sistem yang kita punya,” tambahnya.

Dia menuturkan tugas penguasa adalah mendistribusikan keadilan secara merata kepada seluruh masyarakat. Menurutnya justru perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal dan kepentingan asing, membuat distribusi keadilan sosial maupun ekonomi menjadi jomplang. Akibatnya, hanya segelintir orang yang menikmati kue pembangunan, sedang yang lain terpinggirkan.

"Tak jarang kandidat dan partai politik tersandera. Ini seperti lingkaran setan yang tak jelas ujung dan akhirnya," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya