Minggu 16 Februari 2020, 20:25 WIB

DPR: Percayakan Omnibus Law pada DPR dan Pemerintah

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR: Percayakan Omnibus Law pada DPR dan Pemerintah

MI/Pius Erlangga
Rachmat Gobel

 

WAKIL Ketua DPR, Rachmat Gobel, menegaskan pembuatan RUU Cipta Kerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan iklim investasi jangka panjang akan semakin baik, UMKM bertumbuh, dan peluang kerja semakin terbuka.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar memercayakan penyusunan omnibus law pada DPR dan pemerintah. Penyusunan akan dilakukan dengan terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kita harus berpikir jernih untuk bisa menyelesaikan ini. RUU ini diperjuangkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk seluruh masyarakat, khususnya jutaan orang yang belum memiliki pekerjaan," ujar Rachmat, ketika dihubungi, Minggu, (16/2).

Merespon berbagai penolakan atas RUU Cipta Kerja, salah satunya dari serikat pekerja, Rachmat mengatakan DPR dan pemerintah membuat RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Bukan kepentingan kelompok. Pasal per pasal dalam RUU tersebut nantinya bertujuan untuk menciptakan berbagai peluang kerja, investasi, dan peningkatan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

"Kita perlu ini. Kita perlu untuk investor jangka panjang, tidak hanya investor besar tetapi juga untuk UMKM. Mereka yang juga akan kita jaga dan kembangkan melalui omnibus law ini," ujar Rachmat Gobel.

Ia mengatakan, melalui RUU Cipta Kerja DPR dan pemerintah fokus untuk menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi hingga jangka panjang.

"Apalagi nanti juga Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Kita harus memikirkan itu," ujar Rahmat.

Terkait sosialisasi, Rachmat menilai sosialisasi selama ini telah dilakukan cukup baik dilakukan oleh pemerintah selaku pengusul RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, terkait dengab mekanisme penyusunan, Rachmat mengatakan kemungkinan besar penyelesaian RUU Cipta Kerja akan dilakukan dengan mekanisme panitia khusus (pansus). Mekanisme itu dianggap paling tepat untuk memaksimalkan pembahasan RUU lintas komisi tersebut.

"Kemungkinan besar akan melalui Pansus. Nanti disahkannya menunggu rapat Bamus," ujar Rachmat. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Ini 4 Poin Klarifikasi Said Didu ke Luhut. Tidak Ada Minta Maaf

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 April 2020, 21:35 WIB
Bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi (Bpk Luhut B Pandjaitan) lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan...
MI/Susanto

MER-C Minta Mantan Menkes Dibebaskan untuk Bantu Atasi Covid-19

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 21:25 WIB
MER-C berharap seluruh sumber daya manusia unggul yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dimiliki Indonesia bisa diberdayakan...
MI/IMMANUEL ANTONIUS

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 07 April 2020, 21:07 WIB
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya