Minggu 16 Februari 2020, 10:55 WIB

Tarif Tol Naik Standar Pelayanan Minimal Nihil

Wibowo Sangkala | Ekonomi
Tarif Tol Naik Standar Pelayanan Minimal Nihil

MI/Wibowo Sangkala
Bambang Haryo Soekartono, mantan Senior Investigator di KNKT.

 

PT Jasa Marga (Persero) Tbk dinilai melanggar undang-undang karena jalan tol yang dikelolanya banyak mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kendaraan pecah ban dan terancam mengalami kecelakaan fatal.

Sejumlah kasus pecah ban masih terjadi di jalan tol yang dikelola Jasa Marga, seperti di ruas tol Prof. DR. Ir. Sedijatmo baru-baru ini. Beberapa kendaraan mengalami pecah ban saat melintasi ruas tol itu akibat jalan berlubang.

Menanggapi kejadian itu, Jasa Marga menyatakan pengguna jalan yang mengalami pecah ban atau kerusakan kendaraan akibat jalan berlubang dapat mengajukan klaim ganti rugi sesuai dengan peraturan perseroan.

"Pernyataan Jasa Marga sangat tidak bertanggung jawab, jalan tol berlubang dianggap seperti kejadian biasa. Ban pecah di tengah jalan tol dengan kecepatan tinggi sangat berbahaya, kendaraan bisa terguling dan tabrakan beruntun sehingga berakibat kecelakaan fatal," kata Bambang Haryo Soekartono, mantan Senior Investigator di KNKT, di Banten, Minggu (16/2)

Pernyataan itu juga menunjukkan Jasa Marga tidak profesional karena jalan tol yang dikelolanya tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) atau tidak layak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan serta peraturan turunannya, yakni PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri PU No. 295/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jalan tol harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan.

SPM jalan tol harus memenuhi sejumlah indikator, seperti tidak boleh sama sekali terdapat lubang, rutting, dan retak. “Jangankan retak, kejadian di ruas tol Prof. DR. Ir. Sedijatmo itu membuktikan jalannya berlubang. Berarti Jasa Marga (operator) dan BPJT (Regulator) telah melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan tol,” tegas Bambang Haryo, anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Pengguna jalan tol, menurut Bambang, belum pernah mendapatkan jaminan keamanan karena jalan tol belum mempunyai standarisasi sesuai SPM misalnya, persyaratan Rescue/SAR yang harus ada di setiap ruas jalan tol, polisi PJR, mobilitas patroli setiap 30 menit, mobil derek serta informasi kondisi jalan tol pada pos Gerbang Tol (GTO) dan banyak sekali pagar-pagar jalan tol yang rubuh sehingga hewan ataupun manusia dapat masuk ke ruas jalan tol dan lain lain. Sehingga Jasa Marga selaku operator jalan tol belum melaksanakan SPM. Padahal pengguna jalan tol sudah membayar dengan harga sesuai dengan SPM. Bahkan sebagian besar tarif jalan tol telah dinaikkan tanpa adanya perubahan SPM yang dilakukan oleh operator.

Menurut Bambang Haryo, Jasa Marga telah melanggar undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan beserta turunannya, Pasal 62 Undang - Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, serta UUD 1945 yang dimana segenap tumpah darah bangsa Indonesia wajib dilindungi oleh Negara.

Dia juga mempertanyakan peran dan profesionalisme BPJT selaku regulator yang bertugas mengawasi pengelolaan jalan tol dan SPM. BPJT seharusnya menjadi pengontrol antara tarif jalan tol dengan pemenuhan SPM. Tidak hanya melulu tentang penerimaan pengajuan kenaikan tarif.

“Karena telah lebih dari ratusan kecelakaan akibat pecah ban yang terjadi di jalan tol setiap tahun, ini menunjukkan kualitas jalan tol di Indonesia masih di bawah standarisasi. Kita menuntut tanggung jawab pengelola jalan tol dan BPJT,” tegasnya.

Bambang Haryo mendorong pengguna jalan tol maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen mengajukan class action terhadap Jasa Marga dan BPJT karena tidak melaksanakan kewajibannya.

"Kondisi ini masih saja berlangsung sehingga konsumen yang membayar tarif tol cukup mahal dan selalu naik setiap tahun dirugikan. Saya mengharapkan Pemerintah hadir dalam menjamin kenyaman dan keselamatan nyawa publik di Jalan Tol dan Pak Presiden Jokowi bisa meniadakan berbayar jalan tol yang di bawah SPM," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga

MI/Aries Munandar

Dampak Covid-19 pada Bisnis Perkebunan Sawit

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 00:05 WIB
Food industri akan semakin kuat ke depannya karena work from home (WFH) semua orang mulai memasak di rumah, sehingga perlahan indutri...
Antara/Audy Alwy

Kemenperin Beri Insentif Fiskal ke Industri Hijau

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 30 September 2020, 23:47 WIB
Dalam penyusunan insentif fiskal industri hijau, lanjut Doddy, pihaknya telah memetakan jenis insentif yang telah dimanfaatkan oleh...
MI/Pius Erlangga

Asosiasi Fintech akan bentuk Gugus Tugas Antisipasi Wanprestasi

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 30 September 2020, 23:44 WIB
Adapun fokus dari gugus tugas ini, lanjut Adrian, meliputi antara lain peningkatan dalam hal strategi collection oleh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya