Sabtu 15 Februari 2020, 14:12 WIB

DPR RI akan Bahas RUU Cipta Kerja dengan Transparan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR RI akan Bahas RUU Cipta Kerja dengan Transparan

Istimewa/DPR RI
Anggota Bamus DPR, Adies Kadir.

 

DPR RI masih memproses kelengkapan administrasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Selanjutnya rapat Badan Musyawarah (Bamus) akan digelar salah satunya untuk memulai pembahasan dan teknis penyusunan RUU Cipta Kerja.

Anggota Bamus DPR, Adies Kadir, mengatakan saat ini Bamus DPR masih menunggu jadwal rapat untuk membahas RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, surat presiden (Surpres) RUU tersebut masih dalam proses di Kesekjenan DPR.

"Sejauh ini belum ada (jadwal rapat Bamus). Nanti kita lihat lagi infonya Senin (17/2)," ujar Adies, ketika dihubungi, Sabtu, (15/2).

Sejauh ini, menurut Adies, belum ada informasi lebih jauh mengenai mekanisme apa yang akan digunakan untuk RUU Cipta Kerja begitu juga terkait isi draf. Rapat Bamus akan dilakulan untuk pendalaman isi draf, selain juga menentukan akan lewat apa RUU Cipta Kerja dibahas. Apakah lewat Badan Legislasi (Baleg) atau panitia khusus (pansus).

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa meski belum ditentukan, ia berharap pembahasan omnibus law dilakukan melalui mekanisme Baleg.

"Nanti bila melalui Baleg, kami akan berusahan menjadi penengah semua suara yang masuk," ujar Willy.

Ia mengatakan, semua unsur DPR nantinya akan berupaya melakukan pembahasan dengan transparan. Berbagai pihak juga akan dilibatkan untuk menampung masukan dan kritik berbagai pihak. Mulai dari serikat pekerja, aktivis HAM, hingga aktivis lingkungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu, mengatakan DPR akan membahas omnibus law dengan transparan. DPR memahami pentingnya RUU tersebut dibahas dengan terbuka karena melibatkan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.

"Harus transparan. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama buruh, tenaga kerja, orang banyak," ujar Sri.

Sebelumnya, Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja akan melibatkan setidaknya 7 komisi di DPR. Belum dipastikan nantinya mekanisme apa yang akan dipilih untuk penyelesaiannya, apakah melalui Baleg atau Pansus.

Rapat Bamus nantinya juga akan membahas mekanisme apa yang dipilih. Selain itu, fraksi-fraksi juga akan mulai membahas dan dan membuat daftar inventarisasi masalah. (Pro/OL-09)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

KPK Tahan Edhy Prabowo, KKP Tetap Fokus Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 26 November 2020, 13:54 WIB
Pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani...
MI/Susanto

KPK Telusuri Rekening Rp9,8 Miliar dalam Kasus Edhy Prabowo

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 26 November 2020, 12:55 WIB
Ada temuan rekening senilai Rp9,8 miliar yang diduga berasal dari perusahaan-perusahaan eksportir...
MI/Susanto

Edhy Prabowo dan Kawan-Kawan Jalani Isolasi Mandiri

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 26 November 2020, 12:38 WIB
"Hasil pemeriksaan tes covid-19 dari tersangka EP dan kawan-kawan dinyatakan negatif sehingga dilanjutkan dengan proses isolasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya