Sabtu 15 Februari 2020, 06:10 WIB

Etika dan Wajah Politik Kita

Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang | Opini
Etika dan Wajah Politik Kita

Dok. Pribadi

EDITORIAL Media Indonesia: Atasi Konflik secara Beradab (12/2/2020), menancapkan kritikan serius untuk para elite politik (terutama elite PAN) dalam menyikapi persoalan di tubuhnya. Saat mengelola konflik yang inheren dalam parpol memang tidak bisa diselesaikan dengan otot, tetapi dengan otak sebagai cermin kedewasaan parpol berdemokrasi.

Beberapa waktu lalu, panggung politik kita juga dihebohkan insiden penggerebekan yang dilakukan seorang politikus terhadap pekerja seks komersial (PSK) di salah satu hotel di Padang. Politikus itu ingin membuktikan kepada publik tentang kebenaran adanya 'bisnis lendir' di tengah masyarakat.

Alih-alih menoreh simpatik, 'jebakan' itu justru menuai kecaman publik. Ada yang bilang bahwa politikus itu offside karena melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Tak sedikit pula yang menggugat soal disorientasi kemanusiaannya dalam 'memerdayai' PSK tersebut hanya karena ingin menunjukkan diri sebagai insan normatif.

Belum reda dari insiden itu, kita dipertontonkan aksi saling lempar kursi di Kongres PAN di Sulawesi Utara. Ada korban berdarah. Namun, oleh elite partai itu hanya dianggap sebagai dinamika an-sich. Padahal, di sanalah forum pertunjukan demokrasi yang diharapkan mampu mengilhami publik bagaimana berpolitik dan berdemokrasi yang etis dan beradab, bukan dengan orientasi destruktif, adu otot.

Bisa saja, fakta di atas tidak seberapa tragisnya ketimbang apa yang bergejolak di 'panggung belakang' yang jauh dari sorotan media. Nyatanya, ada banyak kejahatan, termasuk kasus korupsi besar, di Republik ini yang diawali dari persekongkolan di belakang panggung yang dikemas dengan lakon-lakon apik dan sistematis untuk memenuhi standar 'kejahatan paripurna' yang menggerogoti hak-hak kesejahteraan publik.

Ada apa?

Pertanyaannya, ada apa dengan wajah politik kita? Begitu mudahnya politikus melakukan sesuatu yang 'tidak dipahaminya'. Kenapa ruang politik kekinian cenderung subur dengan kalkulus disorientasinya?

Lihat saja betapa hari-hari ini rakyat semakin dibuat bingung dengan statemen para elite yang sangat sibuk membuat panggung ucapannya sendiri sehingga makna pesan menjadi kontradiktif dengan kehendak yang dirancang di puncak pengambilan keputusan.

Kebingungan itu makin mendengung tak karuan di media sosial saat tiap-tiap orang menafsirkan pesan elite menurut intensinya sendiri, hingga akhirnya berujung fitnah, bullying, yang menegasi akal sehat publik.

Menurut Kreitner & Kinicki (2001:54-535), perilaku politik kontemporer akan selalu dibungkus dengan dua level tingkatan. Pertama, pada level individu, elite politik membangun orientasi individual dan pragmatisme dengan menekankan dimensi hasrat atau keinginan temporer.

Kedua, pada level organisasional, koalisi kelompok informal bekerja sama secara aktif mengejar satu isu dengan mengompromikan kepentingan individu untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Sayangnya, praktik politik kita selalu kontraproduktif dengan dua variabel konvensional yang dimaksud.

Di titik ini kita cemas. Kuasa politik bisa dengan gampang dikapitalisasi untuk mewujudkan kepentingan egosentris, sedangkan pada waktu bersamaan, keinginan temporer individu yang 'Leviathan' itu teradopsi pula di dalam praktik politik kolektif yang dengan sangat mudah kita temukan di dalam budaya kinerja parpol.

Korupsi, sebagai patologis akut penadbiran yang menjerat politikus selama ini selalu bukan ulah individu an-sich. Ia selalu merupakan jejaring dari kelompok pragmatis, termasuk dari sistem, regulasi institusi parpol yang mengidap sejumlah masalah serius. Baik itu soal, akumulasi fulus, mesin finansial parpol, maupun pada soal regenerasi kepemimpinan yang selalu ditandai oleh benturan kepentingan.

Kita bisa mencandranya dalam praktik persiapan pilkada langsung tahun ini. Sejauh mana proses penjaringan calon kepala daerah didesain sebelumnya dengan prinsip-prinsip yang transparan dengan tata kelola sistem seleksi dan rekrutmen yang akuntabel.

Kenapa parpol selalu terlibat konflik internal di masa-masa penentuan calon kepala daerah? Padahal, kalau saja semuanya tertata dan terlembaga secara baik, tidak mungkin ada testimoni gaduh oleh calon kepala daerah yang gagal terpilih di ruang publik, soal kewajiban menyetor fulus, yang justru menjadi 'harakiri' bagi citra dan masa depan parpol tersebut.

Kita apresiasi kebijakan Partai NasDem yang memberlakukan politik tanpa mahar bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi politik, termasuk pemilu maupun pilkada. Menurut Doni Gahral Adian (Warta Ekonomi.co.id 5/2/2019), pola seperti itu perlu ditiru partai lain.

Persoalannya, adaptifkah parpol terhadap sebuah transformasi yang 'berisiko' tersebut? Apakah tiap-tiap parpol memiliki standar 'manajamen emergensi' yang sama untuk menjadikan pola praktik politik dan demokrasi terbebas atau minim dari pengaruh kapital-eksesif?

Antinomi

Boleh jadi benar konstatasi Paul Ricoeur (1990) yang mengatakan etika politik selalu menjadi sumber 'antinomi' realitas politik di hadapan para elite politik itu sendiri.

Mereka suka membangun paradoksal habitus politik yang semakin memperluas jarak tanggung jawab etis dengan ekspektasi publik. Padahal, esensi diterapkannya etika politik bagi politikus ialah demi terwujudnya kehidupan bersama dan untuk orang lain secara baik, memperluas ruang lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil-kooperatif.

Nilai imperatif ini yang mestinya menjadi fundamen bagi kerja keseharian politik elite kita dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Bukan sebaliknya, terjerembap dalam permainan wacana/argumen yang kehilangan roh etis-spiritualitasnya.

Oleh kebanyakan politikus, meminjam Milton Rokeach dalam The Nature of Human Values, fungsi nilai yang instrumental (kepatuhan, kesopanan, pengendalian diri), terlebih di era penuhanan kuasa dan kapital, potensial untuk dikalahkan oleh nilai terminal (kesenangan material, pencitraan, gengsi), yang mengonstruksi suatu 'pertahanan ego' tribalistik di dalam diri elite (Milton Rokeach, 1973:7).

Kita ingin wajah politik kita ke depannya lebih sejuk, etis, nihil dari disorientasi yang menaklukkan pencitraan dan pragmatisme demi mengejar dan mewujudkan kebahagiaan bersama sebagai gaya hidup spiritualitas dari tindakan bernegara para elite politik.

Caranya, parpol harus memiliki kesadaran dan obligasi moral untuk menanamkan nilai etika dan kedewasaan dalam dialektika berparpol. Kesemuanya itu harus dikonkretkan serta diinisiasi oleh para elite prominennya, baik dalam sikap maupun komitmen membangun tranformasi kultur dalam parpol.

Ketimbang memproduksi pencitraan dan memelihara konflik yang tidak konstruktif, ada baiknya orientasi sikap dan praktik elite politik sepenuhnya diarahkan bagi upaya perlawanan penindasan sosial, ekonomi yang dialami rakyat. Hal yang sedang menjadi pertaruhan bagi gerbong pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 5 tahun ke depan.

Baca Juga

Dok.MI

Orientasi Kreatif dalam Krisis

👤Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Grup 🕔Senin 30 Maret 2020, 06:25 WIB
Pandangan bahwa ini penyakit dapat menyembuhkan diri sendiri merupakan pikiran optimistis dalam keadaan normal. Dalam krisis berupa...
MI/Duta

Dengan Covid-19, Kita Ubah Dunia

👤Radhar Panca Dahana, Budayawan 🕔Senin 30 Maret 2020, 06:00 WIB
Sebagian wajar karena tingkat emergency yang ada memaksa pemimpin mengambil keputusan cepat, walau tidak tepat, bahkan negara sebesar...
MI/ADAM DWI

Menghadapi Ketidakpastian

👤 Arif Satria Rektor IPB 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 06:10 WIB
SAAT ini kita merasakan apa itu ketidakpastian. Covid-19 yang menjadi pandemi global benar-benar membuat penjuru dunia dihantui...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya