Jumat 14 Februari 2020, 21:10 WIB

Kemenkeu Akui belum Bahas Permintaan Mantan Petinggi GAM

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Kemenkeu Akui belum Bahas Permintaan Mantan Petinggi GAM

ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berjalan bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kanan).

 

MANTAN Petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menagih janji pemerintah saat perdamaian damai yang dituangkan dalam Perjanjian Helsinki 15 tahun silam. Salah satu poin yang ditagih ialah terkait tanah dan investasi.

15 tahun lalu, pemerintah Indonesia menjanjikan para eks kombatan GAM lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi mereka, sekaligus sebagai upaya reintegrasi ke masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan masih menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Selama ini, belum pernah ada bahasan menyoal pemberian tanah di internal Kemenkeu.

Baca juga : Mantan Petinggi GAM Tagih Janji ke Pemerintah

Hal itu diungkapkan Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN, Encep Sudarwan saat berdiskusi dengan pewarta di kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

"Belum ada. Saya sebagai dir BMN belum pernah membahas, mungkin setelah pertemuan (mantan petinggi GAM dengan Presiden), nanti bisa dibicarakan," ujarnya.

Bila diminta dan diinstruksikan oleh presiden untuk menyediakan lahan, Encep mengaku akan memenuhinya bila memang yang digunakan ialah BMN. Hal itu menurutnya akan mudah dilakukan lantaran BMN di Aceh telah dipetakan dengan detil oleh DJKN.

"Kami menunggu instruksi, kalau dari BMN, harus saya sediakan, kami punya peta luasnya, itu yang sudah BMN. Tapi yang belum BMN itu belum. Tapi kami sudah memetakan BMN di Aceh," jelas Encep.

Selumnya diberitakan bahwa para mantan petinggi GAM menemui Presiden Joko Widodo pada Kamis (13/2). Dalam pertemuan itu, presiden diminta untuk menuntaskan janji pemerintah Indonesia.

"Perdamaian di Aceh sudah berlalu 15 tahun, tetapi ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap pemerintah bisa selesaikan semua," ujar mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud. (Mir/A-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More