Sabtu 15 Februari 2020, 01:40 WIB

Omnibus Law Ubah Bentuk SKK Migas

MI | Ekonomi
Omnibus Law Ubah Bentuk SKK Migas

Ist
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman

 

WAKIL Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman membantah RUU tentang Cipta Kerja akan menghapus keberadaan lembaga tersebut.

Dalam pandangannya, RUU tersebut hanya akan mengubah bentuk SKK Migas supaya selaras dengan semangat RUU itu yakni menarik sebanyak-banyaknya investor di bidang migas.

“Hanya berganti bentuk saja kalau pendapat saya pribadi. Dalam omnibus law itu kan pengaturannya tidak begitu detail, bagaimana cara pengelolaannya nanti,” ungkapnya, kemarin.

Pengelolaan sektor hulu migas nasional, ujarnya, sangat penting. Misalnya, peran vital SKK Migas dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang ingin menekan impor migas dan meningkatkan produksi migas nasional.

“Kurang lebih seperti itu, lembaga seperti SKK Migas harus tetap ada. Kan mesti ada badan atau agency yang mengelola KKKS (kontraktor kontrak kerja sama). Siapa yang mengelola sebagai vehicle-nya?” imbuh Fatar.

Sejauh ini, lanjutnya, SKK Migas tetap menjalankan peran dan fungsi sebagaimana yang ditugaskan pemerintah.

Fatar tak ingin berkomentar lebih jauh perihal RUU yang bersifat omnibus law itu karena masih akan dibahas di DPR. Ia justru optimistis hadirnya UU itu akan memberi kepastian hukum dan juga menarik investor lebih banyak lagi.

“Ya bagus biar ada kepastian hukum untuk pengawasan dan pengendalian hulu migas, apalagi RUU Migas selama ini belum juga selesai. Ini bagus juga buat investor. Kami akan menunggu bagaimana nanti hasilnya. Yang penting sesuai yang diamanahkan Mahkamah Konstitusi (MK),” tutupnya.

Pada 2012 silam, MK membubarkan BP Migas. Dalam putusannya, MK memasukkan pesan, “Kedaulatan harus dikembalikan ke negara, yang diwakili pemerintah, untuk secara langsung menguasai sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada draf RUU Cipta Kerja yang sudah sampai di meja DPR, di Pasal 4A Ayat 1 menyatakan kegiatan usaha hulu migas diselenggarakan pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Pada ayat 2 disebutkan pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambang-an dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas. (Van/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More