Jumat 14 Februari 2020, 19:47 WIB

Petakan Kerawanan Pilkada, Polri Lakukan Operasi Wilayah

tri subarkah | Nusantara
Petakan Kerawanan Pilkada, Polri Lakukan Operasi Wilayah

MI/ Tri Subarkah
Komjen Agus Andrianto

 

POLRI menerapkan langkah preventif dalam rangka Pilkada 2020. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memetakan potensi kerawanan di setiap daerah yang menyelenggarakan hajatan nasional tersebut.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabaharkam) Komjen Agus Andrianto menekankan bahwa pemetaan itu merupakan operasi wilayah.

"Ini kan operasi wilayah, bukan operasi terpusat," kata Agus saat mengunjungi Batalyon Infanteri 410/Alugoro, Blora, Jawa Tengah, Jumat (14/2).

Artinya, lanjut Agus, dengan operasi wilayah, kepolisian daerah menggandeng setiap pemda yang akan mengikuti Pilkada 2020 memetakan tingkat potensi kerawanan. "Mereka menganani sejak dini, potensi-potensi apa yang menjadi kerawanan pelaksanaan pilkada," tandasnya.

Diketahui, sebanyak 270 daerah akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada September 2020 dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Berdasarkan data per Oktober 2019, Indeks Potensi Kerawanan Pilkada Provinsi 2020, Sulawesi Tengah menjadi provinsi paling rawan dengan skor 55,72. Peringkat berikutnya disusul oleh Sulawesi Utara (38,09), Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau dan (34,58).

Untuk IPK level Pilkada Kota 2020, Tomohon menempati urutan pertama (38,09). Disusul oleh Bitung (37,12) dan Tangerang Selatan (34,58). Sedsngkan IPK Pilkada Kabupaten 2020 menempatkan Nabire (80,37) di peringkat teratas. Disusul oleh Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), dan Manggarai Barat (75,57).

Sebelumnya, Korps Bhayangkara juga sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Nusantara. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, satgas tersebut dibentuk sebagai 'cooling system.'

"(Satgas) ini untuk mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk menyukseskan Pilkada. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di situ," ujar Argo. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More