Jumat 14 Februari 2020, 18:57 WIB

Salah Ketik, Pemprov DKI Kirim Surat Lagi Ke Mensesneg

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Salah Ketik, Pemprov DKI Kirim Surat Lagi Ke Mensesneg

MI/Insi Nantika Jelita
Saefullah

 

SEKDA DKI Jakarta Saefullah mengatakan akan mengirimkan lagi surat ke Kementrian Sekretariat Negara (Mensesneg) terkait rekomendasi Formula E di Monas.

Ia mengaku, Pemprov DKI melakukan kesalahan ketik dalam redaksional surat balasan yang dilayangkankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Dalam surat tersebut Anies menuliskan sudah mengantongi rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI untuk menggelar Formula E di Monas. Padahal TACB melalui ketuanya Mundardjito tidak pernah dilibatkan.

"Nanti kami usulin perbaikan. (Isi) suratnya satu atau dua kalimat (menyatakan) permohonon maaf. Bahwa seharusnya (rekomensdasi) dari TSP (Tim Sidang Pemugaran). Jadi, ada kesalahan ketik itu," ungkap Saefullah saat ditemui di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (14/2).

 

Baca juga: PSI: Ada Kejanggalan dalam Surat Rekomendasi Formula E

 

Sekda menjelaskan, tugas TACB ialah menilai kelayakan sebuah benda atau bangunan pantas masuk dalam kriteria cagar budaya atau tidak.

Sedangkan tugas TSP merekomendasikan pemanfaatan cagar budaya itu tersebut. Jika ada cagar budaya yang dilakukan pemugaran, maka mereka akan melakukan sidang.

"Jadi, ada kekeliruan dari tim teknis kita. Kami dapat penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan bahwa tim ini dua-duanya merupakan tim kelompok ahli yang dibina oleh pemrov DKI Jakarta sesuai dengan amanat undang-undang. Ketika dimasukkan di format surat, salah persepsinya, jadi mestinya (diketik) TSP malah TACB," jelas Saefullah.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak menilai balapan Formula E sejak awal sudah cacat administrasi. Ia meminta Setneg menarik rekomendasi soal perheletan Formula E di Monas.

"Surat Gubernur itu adalah cacat administrasi dan cacat hukum. Kan sudah dibantah oleh ketuanya," kata Gilbert. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More