Jumat 14 Februari 2020, 17:53 WIB

PSI: Ada Kejanggalan dalam Surat Rekomendasi Formula E

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PSI: Ada Kejanggalan dalam Surat Rekomendasi Formula E

MI/Saskia Anindya Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pembalap F2 Sean Gelael memasuki kawasan Monumen Nasional, dalam konvoi Jakarta E-Prix 2020.

 

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, menilai ada beberapa kejanggalan dalam surat rekomendasi Formula E yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Dalam surat itu, Anies menyatakan telah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), yang berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo atau biasa dipanggil Ara, mengatakan surat permohonan itu dikirimkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Padahal, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 83 Tahun 2019, penyelenggara Formula E adalah PT Jakarta Propertindo.

Menurut Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 1513 tahun 2019, Dispora ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E 2020.

Baca juga: Tim Sidang Pemugaran Setuju Formula E di Kawasan Monas

“Ini tidak wajar. Seharusnya yang minta izin adalah Jakpro sebagai penyelenggara (Formula E) bukan Dispora,” kata Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Jum'at (14/2).

Kejanggalan lain adalah rapat pembahasan yang hanya berlangsung satu hari. Padahal, menurut Ara, rapat pembahasan teknis oleh TSP biasanya berlangsung beberapa kali, untuk memastikan rencana konstruksi sesuai peraturan.

“Gini deh, untuk minta IMB gedung yang bukan cagar budaya saja butuh beberapa kali sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) di PTSP. Aneh banget kalau rapat pembahasan cagar budaya bisa selesai satu hari. Apalagi, setahu saya, ada beberapa revisi layout sirkuit balapan hingga versi terakhir pada 5 Februari yang diajukan ke Setneg,” pungkasnya.

Ara menekankan berbagai kejanggalan surat Kepala Dinas Kebudayaan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga membuktikan rendahnya keseriusan Pemprov DKI dalam menjalankan fungsi pengelolaan situs cagar budaya.

“Jika melihat surat tersebut, tampak bahwa Pemprov DKI seperti memaksakan pelaksanaan Formula E. Padahal anggarannya ratusan miliar dan bisa dipakai untuk mengatasi banjir dan rehab sekolah yang lebih mendesak,” tandas Ara.(OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More