Jumat 14 Februari 2020, 17:15 WIB

Berpotensi Dihapus Omnibus Law, SKK Migas: Hanya Berganti Bentuk

Faustinus Nua | Ekonomi
Berpotensi Dihapus Omnibus Law, SKK Migas: Hanya Berganti Bentuk

Antara/Moch Asim
Pekerja beraktivitas di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur.

 

DALAM Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law terkait sektor minyak dan gas (migas) disinyalir memuat pembentukan badan usaha milik negara khusus (BUMK) yang mengurus sektor hulu migas.

Secara tidak langsung Onmibus Law berpotensi menghapus keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman, menekankan RUU tersebut belum final. Berdasarkan draf yang sudah tersebar, lanjut dia, belum ada detail yang menerangkan penghapusan SKK Migas. Dia menilai SKK Migas kemungkinan mengalami perubahan bentuk dengan menyesuaikan aturan baru.

"Hanya berganti bentuk saja kalau pendapat saya pribadi. Dalam Omnibus Law itu kan pengaturannya tidak begitu detail, bagaimana cara pengelolaannya nanti?" ujar Fatar kepada Media Indonesia, Jum'at (14/2).

Fatar menekankan peran SKK Migas bagi sektor hulu migas nasional sangat penting. Apalagi pemerintah memiliki kebijakan untuk menekan impor migas dan meningkatkan produksi migas nasional.

Baca juga: Pemerintah Siap Gigit Mafia Migas

"Kurang lebih seperti itu (SKK Migas tetap ada). Kan mesti ada badan atau agency yang mengelola KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Siapa yang mengelola sebagai vehicle-nya? Pemerintah dan DPR bisa menetapkan," imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut dia, SKK Migas terus menjalankan peran dan fungsi seturut penugasan pemerintah. Pihaknya juga berusaha memaksimalkan semua potensi, agar sektor hulu migas bisa memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

Dia pun tak ingin berkomentar lebih jauh terhadap isu penghapusan lembaga hulu migas, mengingat RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPR. Sebaliknya, Fatar optimistis kehadiran Omnibus Law akan memberikan kepastian hukum, serta menarik lebih banyak investor.

Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2) lalu. Rancangan regulasi itu turut memayungi perubahan aturan di sektor energi. Khusus sektor hulu migas, terkandung perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.(OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More