Jumat 14 Februari 2020, 08:40 WIB

Indonesia Manfaatkan Kunjungan Paus Fransiskus

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Indonesia Manfaatkan Kunjungan Paus Fransiskus

Dok. Vatikan
Paus Fransiskus menandatangani Berkat Damai untuk Bangsa Indonesia yang disodorkan oleh Ketua Gerakan Ekayastra Unmada AM Putut Prabantoro.

 

PEMERINTAH Indonesia akan memprakarsai pertemuan tokoh-tokoh lintas agama internasional sebagai sarana menyerukan perdamaian di tengah konflik yang berkembang di dunia saat ini.

Demikian dikemukakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seusai menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

"Saya bertemu Menlu, yang kami perbincangkan antara lain untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh agama dunia. Diharapkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Targetnya bagaimana tokoh-tokoh agama ini rukun di dunia sehingga tidak terjadi konflik-konflik agama," kata Wapres.

Ma'ruf menambahkan pertemuan tokoh-tokoh lintas agama itu akan mengambil momentum kedatangan pemimpin Gereja Katolik tertinggi Paus Fransiskus ke Indonesia. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan undangan ke Vatikan.

"Kita menginginkan agar tidak hanya bisa rukun, tetapi juga bisa merukunkan konflik yang berkembang sekarang di dunia dengan tokoh-tokoh agama terkemuka seperti dari Islam, dari Paus, kemudian tokoh agama Kristen, Hindu, dan Buddha secara bersama-sama bagaimana membangun dunia baru yang lebih damai," tandas Wapres.

Pada kesempatan berbeda, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mendorong pemerintah melonggarkan aturan pembangunan rumah ibadah. Salah satunya dengan merevisi surat keputusan bersama (SKB) dua menteri.

Menurut dia, SKB yang terbit pada 2006 itu kerap ditafsirkan dalam bentuk pembatasan aktivitas keagamaan.  "Tadi kami serahkan kembali pokok-pokok revisi tentang SKB 2 menteri. Karena itu, salah satu yang kemudian ditafsirkan secara bebas di bawah," kata Sekjen Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty di Kantor Kemeko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyatakan revisi diperlukan, khususnya mengenai peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB disebutnya sering menghasilkan putusan dari voting bukan musyawarah. Itu menghilangkan spirit bangsa untuk musyawarah.

Selain itu, Gomar menilai FKUB mestinya tidak boleh menjadi penentu dalam pemberian izin. "Kalau mau disebut rekomendasi, haruslah rekomendasi dari kementerian agama, misalnya kanwil atau kandep, karena dia vertikal dari negara," pungkasnya. (Ant/P-2)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya