Kamis 13 Februari 2020, 22:55 WIB

Kejelasan Data Dorong Produktivitas Petani Sawit

Hilda Julaika | Ekonomi
Kejelasan Data Dorong Produktivitas Petani Sawit

ANTARA/Wahdi Septiawan
Foto udara kawasan perkebunan kelapa sawit di Batanghari, Jambi, Rabu (28/11/2018).

 

TENAGA Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bidang Konflik Agraria dan Mediasi Rivani Noor Machdjoeri mengatakan kejelasan data lahan kebun sawit dan petani sawit merupakan hal penting untuk penataan kawasan. Sebab, hal itu berkaitan dengan legalitas kegiatan perkebunan sawit.

Implikasinya petani sawit akan lebih mudah untuk dibantu dan didorong agar meningkatkan produktivitas mereka. Sayangnya, menurut dia, saat ini penataan kawasan itu belum jelas.

Baca juga: Keberlanjutan Minyak Kelapa Sawit Dibutuhkan

Saat ini, kata dia, terdapat perbedaan data perihal lahan sawit di kawasan hutan di beberapa instansi. Menurutnya ada data yang menyebutkan jumlah lahan sekitar 3,4 juta hektar (Ha). Namun, di Kementerian KLHK menyebut jumlah lahan sawit sekitar 1,7-2,3 juta Ha. Belum lagi di lembaga lain ada yang menyebutkan angka 5 juta Ha.

“Artinya datanya belum kompak. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup sedang berusaha untuk mensinergiskan data-data mengenai kebun sawit. Ini sangat penting dalam penataan kawasan. Kalau penataan kawasan belum selesai kita belum bisa bicara yang namanya legalitas. Kita pun sulit mendorong petani sawit kalau legalitasnya tidak ada,” paparnya di acara 'Mendesak Aksi Nyata Pemerintah Evaluasi Sawit Rakyat dan Harapan Tahun 2020' di Jakarta, Kamis (13/2).

Menurutnya di antara pihak terkait diperlukan adanya kesepakatan data. Sehingga bisa ikut membantu produktivitas petani sawit. KLHK kini tengah mengupayakan hal tersebut. Adapun data-data yang dibutuhkan seperti, jumlah petani sawit dan jumlah lahan sawit yang ada di dalam hutan. Apabila sudah terdapat peta yang pasti telah disepakati akan memberikan beberapa keuntungan.

Di antaranya, memberikan kepastian hukum kepada petani untuk bisa melakukan aktivitas di kawasan hutan tersebut. Karena saat legalitas lahan belum bisa dipastikan maka pihak kementerian pun kesulitan untuk ikut membantu peningkatan kapasitas sawit.

“Kedua, legalitas ini tidak hanya mengenai lahan tetapi juga subjeknya atau petaninya. Karena sawit yang ada di hutan tidak hanya dikelola oleh petani kecil. Kita ingin hati-hati,” ungkapnya.

Sejalan dengan ini, Ketua SPKS Mansuetus Darto menyarankan diperlukan adanya penataan kelembagaan yang selama ini mengurus sawit. Menurutnya, saat ini setidaknya terdapat 3 lembaga yang memegang kewenangan perihal sawit ini. Terdiri dari Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS).

“Yang paling penting terkait petani sawit adalah kelembagaan dan memastikan identitas petani kecil. Kalau petani dan kawasan sawit bisa teridentifikasi dengan baik maka akan mendorong produktivitas,” jelasnya. (Hld/A-1)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More