Kamis 13 Februari 2020, 19:10 WIB

Pencabutan Kewarganegaraan IS harus Penetapan Pengadilan

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pencabutan Kewarganegaraan IS harus Penetapan Pengadilan

Dok MI
Gayus Lumbuun

 

MANTAN Hakim Agung Gayus Lumbun menilai, pemerintah tidak dapat langsung mencabut kewarganegaraan 689 warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam Islamic State (IS).


Keputusan pemerintah yang menolak WNI yang bergabung dalam IS pulang ke Indonesia, tidak salah. Namun, hal itu harus diputuskan melalui prosedur hukum yakni pengadilan.

“Tidak salah isi keputusannya, tetapi prosedurnya bertentangan dengan penegakan hukum, ketentuan mengenai dihilangkannya warga negara, kesalahan mereka merobek paspor betul tapi semua tindakan hukum harus melalui proses hukum bernama pengadilan tidak untuk kekuasaan eksekutif,” papar Gayus ketika dihubungi Media Indonesia, di Jakarta, hari ini.

Proses peradilan, imbuhnya, perlu dilakukan untuk memberikan keadilan bagi 600 lebih WNI tersebut. Pengadilan, nantinya yang akan mempertimbangkan pelanggaran yang sudah dilakukan para WNI tersebut. Gayus menjelaskan dalam kelompok itu ada perempuan dan anak-anak yang mungkin tidak terlibat, konsekuensi hukumnya akan berbeda. Selain itu, dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 diatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengumpulkan data terkait WNI yang diduga tergabung dalam IS. Untuk proses pengadilan, sambungnya, dapat dilakukan dengan in absentia atau persidangan tanpa menghadirkan terdakwa untuk menentukan nasib ratusan warga negara Indonesia (WNI) bekas IS tersebut.

“Selebihnya diserahkan ke pengadilan. Jika sulit dihadirkan bisa (peradilan) in absentia. Yang jelas, ini ada suatu langkah hukum (terhadap para WNI mantan kombatan ISIS)," terang Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia itu.

Gayus meyakini proses hukum terhadap ratusan WNI eks ISIS itu tak akan memakan waktu lama jika pemerintah bekerja cepat dalam mendata identitas mereka. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More