Kamis 13 Februari 2020, 18:47 WIB

PKS Apresiasi Pemerintah tidak Pulangkan WNI Eks IS

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
PKS Apresiasi Pemerintah tidak Pulangkan WNI Eks IS

Antara/Rosa Panggabean
Presiden PKS Sohibul Iman.

 

PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menilai sikap pemerintah yang menolak eks kombatan Islamic State (IS) sudah tepat. Mengenai nasib anak-anak dari 600-an orang yang berada di Suriah itu, negara bisa membawa mereka pulang dilanjutkan dengan deradikalisasi.

"Kita sangat menghormati (keputusan pemerintah menolak eks kombatan IS pulang) karena ini persoalan cukup pelik ya. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi, terutama dari sisi status kewarganegaraan mereka karena mereka pergi ke sana atas inisiatif sendiri, bahkan diantaranya mereka ada yang membakar paspor," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Baca juga: Ketegasan Presiden Untuk Kasus Gereja Karimun Tuai Apresiasi

Ia mengatakan pemerintah menghadapi masalah pelik dari polemik eks kombatan IS. Sekalipun menerima mereka pulang penanganannya pun tidak mudah.

Sekitar 600-an eks kombatan IS berangkat dari Indonesia atas keinginan pribadi sehingga tidak mewajibkan pemerintah memperjuangkan hak selayaknya warga negara lain. Mengenai anak atau wanita yang dipaksa pergi atau lahir di sana, pemerintah bisa mengecualikan dengan membawa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Saya kira pemerintah bisa membaca ini dengan baik. Jadi harus dipetakan satu per satu, sehingga kalau anak-anak ya mereka datang ke sana mungkin tidak happy, bawa ke sini dan mereka bisa kita bina kembali," paparnya.

Sohibul menjelaskan, pemikiran anak-anak masih bisa diperbaiki meskipun sempat mengalami kerasnya konflik berikut faham IS. 

"Dengan pendidikan yang baik, insya Allah mereka akan tumbuh tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya mungkin ya. Saya percaya hal itu," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More