Kamis 13 Februari 2020, 15:33 WIB

Dana Pembangunan UPS di Depok Diduga Diselewengkan

Kisar Rajagukguk | Megapolitan
Dana Pembangunan UPS di Depok Diduga Diselewengkan

MI/Kisar Rajagukguk
Direktur Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Murthada Sinuraya

 

KEJAKSAAN Negeri Kota Depok diminta menyidik kasus dugaan korupsi senilai Rp17,5 miliar di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Dugaan korupsi tersebut berasal dari APBD untuk biaya kebutuhan pembangunan 35 unit pengelola sampah (UPS).

Permintaan itu disampaikan Direktur Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Murthada Sinuraya kepada Media Indonesia di Kota Depok, Kamis (13/2).

Kasus dugaan korupsi itu, ungkap Murthada, diantaranya pengadaan lahan, pengadaan mesin penggiling sampah. Kasus dugaan pembangunan 35 UPS di Kota Depok terjadi dari 2010-2018.

Murthada menduga, korupsi pengadaan 35 UPS mengalir ke kantong pejabat di DLHK. Modus operandinya pejabat bersangkutan menganggarkan APBD untuk mengurangi volume sampah. Harga satu UPS Rp500 juta x 35 sama dengan Rp17,5 miliar.

Menurut Murthada, tidak menutup kemungkinan banyak pejabat DLHK yang masih aktif maupun yang sudah mantan terlibat.

"Karena itu, kajaksaan harus sungguh-sungguh untuk menyidik dan saya menjamin banyak pejabat DLHK panas dingin," ucapnya.

Murthada mengatakan, pengadaan UPS ini fiktif. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya sampah yang menumpuk dan berserakan di penjuru daerah Kota Depok. Termasuk di lima pasar tradisional. (Pasar Kemiri Muka, Pasar Agung, Pasar Cisalak, Padar Sukatani, Pasar Tugu).

"Ini kasus besar, nilai proyeknya saja mencapai Rp17,5 miliar, harus ditangani sampai tuntas, Kajari Depok Yudi Triadi tak boleh mengkait-kaitkan kasus UPS fiktif tersebut dengan pilkada, ini bukan politik, " tukasnya.

Murtada berharap penyidik kejaksaan maksimal, obyektif dan transparan melakukan penyidikan kasus ini. "Siapapun yang terlibat baik itu walikota atau kepala dinas harus diadili," tegas mantan DPRD Kota Depok itu.

Murtadha menambahkan kejaksaan mudah menyidik kasus ini. Bawa petugas DLHK kelapangan menunjukkan dimana lokasi-lokasi UPS. Mereka akan kalang kabut Karena UPS dimaksud memang tidak ada.

Contoh ringan, pasar tradisional Kemiri Muka, Kecamatan Beji dan Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis yang pernah dianggarkan APBD masing-masing Rp500 juta atau Rp1 miliar untuk biaya pengadaan hanggar dan UPS tahun 2013. Sampai sekarang tak ada .

Akibat dari tidak adanya dibangun UPS, maka sampah-sampah di Pasar Kemiri Muka, Pasar Cisalak, Pasar Agung saban hari menggunung. " Dari tiga sample ini sudah bisa dijakan alat bukti," pungkasnya.
(OL-13)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More