Kamis 13 Februari 2020, 14:56 WIB

Ridwan Kamil Sebut Jabar Alami Ketidakadilan Fiskal

Faustinus Nua | Nusantara
Ridwan Kamil Sebut Jabar Alami Ketidakadilan Fiskal

MI/anggoro
Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil saat berbicara di hadapan undangan silaturahmi warga dan tokoh jawa barat di Jakarta, kemarin.

 

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Mochamad Ridwan Kamil mengatakan bahwa Provisnsi Jawa Barat saat ini mengalami ketidakadilan dari sisi fiskal. Dengan penduduk yang mencapai 50 juta jiwa dan alokasi anggaran dari pusat sebesar Rp48 triliun, Jabar masih jauh dibandingkan provinsi lainnya seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurutnya, terkait masalah alokasi keuangan hal itu tergantung pada jumlah daerah kota/ kabupaten. Penduduk Jabar yanh hampir 50 juta jiwa hanya diurus oleh 27 kepal daerah. Sementara Jatim dengan 38 juta penduduknya kini terdapat 38 kota/ kabupaten. Bahkan Jateng yang jauh lebih kecil dengan 34 juta penduduk memiliki 33 kota/ kabupaten. Hal itulah yang kemudian berdampak pada alokasi anggaran pusat ke daerah.

"Nah kalau kita lihat dana-dana APBN transfer menggabungkan angka-angka yang masuk ke seluruh daerah. Karena daerahnya hanya 27 maka dana APBNnya hanya Rp48 triliun. Tapi karena Jawa Timur daerahnya diurus oleh 38 daerah maka dana transfer berbeda Rp6 triliun setiap thun," ungkapnya dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Barat 2020, di Jakarta (12/2).

Selain itu, perbedaan alokasi dana juga terjadi pada pemerintah provinsi. Antara Jabar dan Jatim terdapat selisih alokasi sebesar Rp6 triliun per tahun.

"Jadi kalau digabung dana APBN yang lewat kota/ kabupaten dan provinsi per tahun dengan Jawa Timur bedanya Rp10 triliun. Bayangkan Rp10 triliun dikali 5 tahun sudah Rp50 triliun. Dan harusnya Jawa Barat lebih banyak lagi, karena Jawa Timur kan hanya 38 juta penduduk. Itulah yang kami maksud ada ketidakadilan dari sisi fiskal yang harus kita pikirkan," imbuhnya.

Ridwal Kamil juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran Jabar pun jauh berbeda dengan Jakarta yang mencapai Rp80 triliun dengan 10 juta penduduknya. Sementara kebutuhan Jabar untuk mencapai visi 'Jawa Barat Juara Lahir dan Batin' membutuhkan Rp800 triliun.

Dia juga memberi contoh perbedaan antara Bogor dengan provinsi Sumatera Barat. Menurutnya Bogor mempunyai 5 juta penduduk yang sama jumlahnya dengan penduduk provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi alokasi anggarannya jelas berbeda baik antara kota/ kabupaten dengan sebuah provinsi.

Untuk itu, hal yang disoroti mantan Wali Kota Bandung tersebut adalah terkait dukungan alokasi APBN dari pusat melalui program-program pemerintah untuk pembangun infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah pusat, lanjutnya perlu memperhatikan Jabar sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang begitu banyak.

Di samping itu, pemerintah pusat juga bisa mendukung upaya pemekaran daerah-daerah di wilayah Jabar yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun terkendala kebijakan moratorium. Pemekaran wilayah sangat dibutuhkan masyarakat Jabar agar penyerapan alokasi APBN pun benar-benar bisa dirasakan.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More