Kamis 13 Februari 2020, 14:54 WIB

LBH Apik Adukan Andre Rosiade ke MKD

Astri Novaria | Politik dan Hukum
LBH Apik Adukan Andre Rosiade ke MKD

MI/Susanto
Andre Rosiade

 

LEMBAGA Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengadukan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (13/2).

Pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia bidang Advokasi, Ratna Batara Munti, mengatakan pelaporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Andre atas aksinya menggerebek dugaan prostitusi online di Kota Padang. 

Baca juga: Dorong Pengembalian Aset, Panja Jiwasraya Panggil Jampidsus

"Kami menuntut kepada MKD agar segera melakukan pemeriksaan Andre Rosiade dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Pihaknya merujuk pada Pasal 81 UU MD3 atas penjebakan yang dilakukan Andre terhadap NN (inisial pekerja seks komersial) pada tanggal 26 Januari 2020 di sebuah hotel di Padang, Sumatera Barat. LBH Apik juga mengadukan Andre dari sisi kepentingan dan hak perempuan. Ratna merasa penting untuk bersuara dan menilai skenario penjebakan yang dilakukan oleh Andre Rosiade tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia, khususnya hak asasi perempuan.

"Berdasarkan pada ketentuan KUHAP dan Peraturan Perundangan lainnnya di Indonesia, anggota DPR bukan unsur negara yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, apalagi penjebakan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Maka dari itu, penjebakan yang dilakukan oleh Andre Rosiade terhadap NN (inisial pekerja seks komersial) bukan merupakan wewenang dirinya sebagai anggota DPR RI dan menyalahi prosedur hukum," tandasnya.

Atas peristiwa tersebut, NN dinilai Ratna, telah mengalami penghinaan atas harkat dan martabatnya dalam skenario Andre Rosiade dengan dalih turut serta dalam penegakan hukum. 

"Dalam hal ini Andre Rosiade dapat dikenakan pasal 55 ayat (2) KUHP, khususnya ayat  2e (turut melakukan suatu tindak pidana dengan menyalah gunakan kekuasaan) dan pasal 56 KUHP (membantu melakukan suatu tindak pidana), yaitu diduga memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, dalam hal ini terjadinya pelacuran," lanjutnya.

Menurut dia, sebagai anggota DPR Andre Rosiade dapat mendalami bahwa NN adalah korban dari struktur sosial yg timpang, dan prostitusi yang terjadi dapat saja merupakan bagian dari perdagangan manusia (trafficking), di mana dalam dunia prostitusi perempuan selalu dirugikan dan menjadi korbannya. 

"Penangkapan NN tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bias gender. Justru tindakan Andre Rosiade yang mendorong orang lain secara sewenang-wenang menggerebek NN, memvideokan dan menyebarkan konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jaringan internet patut diduga melakukan pelanggaran terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3)," terangnya.

Baca juga: PGI Minta Pemerintah Revisi SKB 2 Menteri

Pihaknya menuntut Kepolisian RI membebaskan NN karena tidak terdapat unsur yang menyangkut dirinya dalam ketentuan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan terhadap Andre Rosiade atas dugaan pelanggaran berbagai peraturan perundangan.

"Kami menuntut DPR dan pemerintah memastikan penegakan hukum yang independen dan adil serta mengedepankan persamaan di muka hukum (equality before the law)," pungkasnya. (RO/OL-6)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More