Kamis 13 Februari 2020, 11:00 WIB

DPR Minta Ada Data Valid Terkait Penyaluran Jaminan Sosial

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
DPR Minta Ada Data Valid Terkait Penyaluran Jaminan Sosial

MI/Susanto
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

 

KOMISI VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki basis data yang valid. Hal tersebut agar penyaluran bantuan program-program jaminan sosial dapat tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya sudah membentuk Panja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa mengetahui dan mendapatkan bantuan sosial.

Sehingga tidak ada satu pun di antara orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial tercederai akibat kesalahan data.

“Sebab implikasi dari itu semua tentu akan beriringan dengan anggaran yang disediakan untuk program-program tersebut,” kata Ace, dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Rabu (12/2).

Baca juga: Wapres Harap Pertumbuhan Penduduk Bisa Seimbang

Menurutnya, masalah validitas data sebetulnya menjadi topik yang selalu dibahas Komisi VIII DPR RI bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, masalah ini hingga kini belum juga tuntas.

“Dari beberapa rapat yang kita lakukan terkait dengan verifikasi dan validasi data termasuk dengan periode yang lalu sesungguhnya belum bisa menjelaskan bahwa persoalan data ini tuntas. Sama sekali belum tuntas,” ucapnya.

Karenanya, ia mendesak Kemensos untuk terus memperbaiki data. Ia menyarankan data itu ditangani oleh pusat atau badan tersendiri di Kemensos dan mendapat pengawasan internal yang ketat.

“Nanti yang namanya Pusdatin itu, akan menjadi rujukan untuk data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), subsidi energi, Program Indonesia Pintar (PIP). Nah kalau sumber datanya semua diserahkan ke Kemensos, kalau sistemnya tidak tepat babak belur lho Kemensos. Itu menurut saya harus betul-betul hati-hati,” tukasnya. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/GALIH PRADIPTA

Pemda Diminta Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020

👤Gana Buana 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:25 WIB
Selain penetapan zona, kuota, dan jalur penerimaan, pedoman teknis tersebut juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat pandemi...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Masuki Kenormalan Baru Mulai Produktivitas

👤Ihfa Firdausya 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:14 WIB
Pemerintah mengapresiasi daerah-daerah yang berusaha melakukan inovasi dalam menekan angka penularan kasus baru...
ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

Kemendikbud kembali Dorong Pemda Lakukan PPDB secara Daring

👤Gana Buana 🕔Selasa 02 Juni 2020, 05:05 WIB
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta pemerintah daerah (pemda) melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya