Kamis 13 Februari 2020, 08:00 WIB

Verifikasi untuk Cegah Tangkal IS Eks WNI

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Verifikasi untuk Cegah Tangkal IS Eks WNI

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo.

 

PRESIDEN Joko Widodo telah memerintahkan agar dilakukan identifikasi satu per satu terhadap para mantan anggota Islamic State (IS) eks WNI di Suriah sehingga muncul data lengkap untuk melakukan cegah tangkal.

"Diidentifikasi satu per satu: nama siapa dan berasal dari mana sehingga data komplet. Dengan demikian, cegah-tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke (Kantor) Imigrasi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Terkait Suriah, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah masih akan memberikan peluang untuk anak-anak di bawah 10 tahun yang berstatus yatim piatu untuk kembali ke Tanah Air. "Namun, kita belum tahu apakah ada atau tidak ada," ujar Presiden.

Yang pasti, tegas Jokowi, pemerintah tidak berencana memulangkan para anggota IS eks WNI ke Tanah Air untuk menjaga keamanan 260 juta penduduk Indonesia.

Terkait status kewarganegaraan para WNI itu, Presiden menyampaikan segala keputusan yang dibuat oleh orang-orang itu sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah masih memverifikasi dan memvalidasi data jumlah anggota IS asal Indonesia dari CIA, BNPT, dan BIN. Yang sudah terkonfirmasi sebanyak 698 orang. Namun, Mahfud enggan membeberkan berapa jumlah anak-anak dan perempuan.

"Kami punya data sendiri, kemudian kita kompilasi. Jadi, bukan data tunggal. Ada yang menyebut 1.300, ada yang 1.400. Kemarin angka yang bisa dipertanggungjawabkan itu hanya 689," ujarnya.

Mahfud menyebut pemerintah juga telah mengantisipasi potensi kembalinya mantan anggota IS ke Tanah Air melalui jalur ilegal.

"Kalau lewat jalur tikus, ya ditangkap, dong. Yang problem itu kalau ada yang menyembunyikan paspor, lalu bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur gelap melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfud.

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Mahmut Erol Kilic, mengaku pemerintahnya belum menyiapkan kebijakan terkait keputusan Indonesia yang menolak pemulangan ratusan mantan anggota IS eks WNI. Turki merupakan salah satu negara terdekat Suriah yang menjadi transit para pengikut IS dari negara lain.

"Saya tidak tahu kebijakan pemerintah Turki. Selama ini Turki memulangkan mantan pengikut IS ke sejumlah negara di Eropa setelah melalui proses deradikalisasi yang mereka lakukan," ungkapnya seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. (Pra/Dhk/Pro/Rif/Che/Ant/X-11)

Baca Juga

Istimewa

Katib Aam PBNU: Kawal Tegaknya Ideologi Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 19:10 WIB
GP Ansor terus berjuang mengawal negara termasuk menjaga tegaknya ideologi...
Antara/Hafidz Mubarak A

Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:54 WIB
Dalam beleid turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diatur mekanisme supervisi dan pengambilalihan kasus...
Antara/renoEsnir

Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro Ajukan Banding

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:35 WIB
Permohonan banding Komisaris PT Hanson International itu sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya