Rabu 12 Februari 2020, 19:57 WIB

Duh, Pemerintah Mau Kurangin Jumlah Pesangon

 Putra Ananda | Ekonomi
Duh, Pemerintah Mau Kurangin Jumlah Pesangon

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

 

PEMERINTAH berencana mengatur ulang formula pemberian pesangon yang akan diterima oleh karyawan perusahaan. Pengaturan tersebut akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menuturkan, melalui formula pemberian pesangon yang baru, besaran jumlah pesangon yang diterima oleh karyawan akan berbeda dari regulasi yang sudah diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dia membenarkan jumlah pesangon yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang.

"Plu minus ya, jumlah pesangon memang berkurang tapi kan pemerintah memberikan benefit bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ungkap Ida saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Ida melanjutkan, sebagai kompensasi pengurangan jumlah pesangon, pemerintah mewajibkan perusahaan dengan skala bisnis besar untuk memberikan bonus atau sweetener kepada karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun sebesar 5 kali upah per bulan. 

Baca juga: Menaker Masih Sembunyikan Skema Pemberian Bonus di Omnibus Law

Selain sweetener, sebagai ganti uang pesangon, pemerintah juga menyediakan asuransi jaminan kehilangan pekerjaan bagi para pekerja yang ter PHK.

"Jaminan pekerjaan itu tanpa ada tambahan iruan baru. Justru ada tambahan manfaat bagi pekerja kita seperti penempatan, uang saku selama 6 bulan. Tentu perhitungannya akan dilihat juga masa kerjanya," paparnya.

Selain itu, berdasarkan pemaparan Ida, pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk memfasilitasi keperluan vokasi atau pelataihan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) para karyawan. Pemberian vokasi juga wajib dilakukan kepada karyawan yang ter PHK.

"Sekarang di-PHK mereka harus dikasih vokasi," ujarnya.

Bagi karyawan kontrak yang terkena PHK, pemerintah juga mewajibkan setiap perusahaan memberikan uang ganti rugi kepada karyawan sebesar 1 kali gaji. Uang itu harus disediakan oleh perusahaan ketika memperkerjakan karyawan baru dengan sistem kontrak.

"Perlindungan jgua akan diberikan kepada pekerja kontrak. perlindungan kompensasi bagi pekerja kontrak, pekerja waktu tertentu, ada kompensasi 1 bulan gaji," Jelas Ida.

Ida menjelaskan, formula penghitungan baru pemberian pesangon tersebut masih akan dibahas oleh DPR. Menurut Ida, pengaturan pesangon yang ada di UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dirasa belum maksimal.

"Kita menginginkan UU itu implementatif. Dengan prinsip pemberian pesangon dan upah yang dimampui oleh pengusaha dan dicukupi oleh buruh," paparnya. (A-2)

Baca Juga

Antara/Syifa Yulinnas

Gasifikasi Batu Bara Disebut Mampu Menghemat Devisa Negara

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 18:44 WIB
Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan hilirisasi batu bara antara lain dengan rencana pembangunan pabrik pemrosesan batu bara menjadi...
Dok. Astra Property

Astra Property Gelar Serial Edukasi Properti di HUT ke-4

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 18:41 WIB
Serial diskusi yang berlangsung pada 27-28 Oktober dan 2-3 November itu akan mengedukasi masyarakat terkait pasar properti dan outlook...
Ist

Kemenparekraf Berharap Garut Jadi Pelopor Pariwisata Berbasis CHSE

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 17:31 WIB
Kunci sukses pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dengan penerapan standar protokol kesehatan secara disiplin dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya