Rabu 12 Februari 2020, 18:57 WIB

Pemerintah Waspadai Kepulangan Eks IS Lewat Jalur Tikus

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
 Pemerintah Waspadai Kepulangan Eks IS Lewat Jalur Tikus

Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta

 

PEMERINTAH mengantisipasi potensi masuknya mantan anggota Negara Islam (IS) kembali ke Tanah Air melalui jalur gelap. Semua kombatan teroris asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) asal Indonesia yang pulang secara ilegal akan ditangkap.

"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong. Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, lalu bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur gelap melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kan bisa terjadi. Itu kita sudah antisipasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).

Mahfud menegaskan pemerintah telah menangkal potensi kembalinya mantan kombatan IS. Namun, dirinya enggan membeberkan langkah pemerintah dengan alasan kerahasiaan.

Mahfud menegaskan kebijakan pemerintah tak memulangkan eks IS sudah diputuskan. Namun, masih terbuka opsi pemulangan bagi anak-anak di bawah umur, yang perlu dikaji secara matang.

Baca juga: Negara Tutup Pintu untuk WNI Eks-IS

"Jangan bilang (FTF) orang terjebak. FTF itu kombatan, teroris. Bagaimana kalau tiba-tiba merembes ke negara bebas visa. Misalnya satu negara tertentu di Afrika bebas visa, itu kan bahaya. Tapi sudah ditangkal semua, kalau diceritakan mereka bikin cara lain nanti," pungkasnya.

Mahfud menambahkan pemerintah masih melakukan verifikasi dan validasi data jumlah mantan anggota IS asal Indonesia. Sejauh ini, data yang dikumpulkan bersumber dari CIA, BNPT dan BIN. Jumlah yang sudah terkonfirmasi sebanyak 698 orang. Namun, dia enggan merinci jumlah anak-anak dan perempuan.

"Jadi kami punya data sendiri, kemudian kita kompilasi. Jadi bukan data tunggal. Kita punya data ada yang menyebut 1.300, ada yang 1.400. Kemarin angka yang bisa dipertanggungjawabkan 689," tutupnya.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal Life

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 02 Juni 2020, 06:55 WIB
Ada tujuh sektor dan kriteria dalam...
MI/PIUS ERLANGGA

KPU Kebut Regulasi Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 02 Juni 2020, 06:40 WIB
KPU tengah membuat peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan protokol kesehatan...
Dok. Metro TV

Langkah Hukum bagi Penebar Fitnah di Medsos

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Selasa 02 Juni 2020, 06:25 WIB
DUA akun media sosial yang menyebarkan video syur Syahrini kini berhadapan dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya