Rabu 12 Februari 2020, 14:10 WIB

Jokowi: Dorong Produksi, Kurangi Impor Besi dan Baja

Andhika prasetyo | Ekonomi
Jokowi: Dorong Produksi, Kurangi Impor Besi dan Baja

Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, yang membahas antisipasi dampak ekonomi global.

 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju untuk menciptakan berbagai kebijakan, yang mampu menekan arus impor besi dan baja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor besi dan baja Indonesia pada 2019 mencapai US$ 10,3 miliar. Besaran itu naik tipis dari 2018 yang menyentuh US$ 10,2 miliar.

Besi dan baja kini menjadi komoditas impor terbesar kedua di Indonesia, setelah mesin dan perlengkapan elektrik. "Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kita," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresiden Jakarta, Rabu (12/2).

Baca juga: Deregulasi Impor Baja Diharap Perhatikan Industri Nasional

Presiden pun meminta tren negatif tersebut segera disudahi. Jika kebijakan impor terus dibuka dengan masif, utilitas pabrik baja lokal diyakini tidak akan berkembang. Padahal, lanjut Jokowi, industri dalam negeri sudah mampu memproduksi sebagian komoditas besi dan baja yang diimpor.

Kepala Negara mendorong para menteri ekonomi untuk menyediakan regulasi yang mampu mendorong produksi besi dan baja nasional. Misalnya, penyediaan bahan baku yang lebih mudah dan murah.

"Kita perlu perbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi, seperti ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku," tutur Jokowi.

Selain itu, komponen harga gas untuk industri juga harus diperhatikan lebih detail. "Perpres Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur harga gas industri, yaitu sebesar US$ 6 per mmbtu, segera realisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," pungkasnya.(OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More