Rabu 12 Februari 2020, 11:05 WIB

Presiden Instruksikan Akselerasi Peringkat EoDB Indonesia

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Presiden Instruksikan Akselerasi Peringkat EoDB Indonesia

ANTARA/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo meminta para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju untuk mengakselerasi peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju untuk mengakselerasi peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang kini masih berada di level 73.

Meskipun sudah jauh lebih baik dari capaian di 2014 yang hanya mampu bertengger di level 120, Jokowi ingin peringkat tersebut terus diangkat hingga masuk ke 40 besar.

Peniliaian EoDB sedianya dihitung dari sepuluh indikator utama. Mereka adalah starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, dan resolving insolvency.

Baca jugaJokowi Ingin UMKM tidak Perlu Izin Usaha

Dari sepuluh indikator itu, Indonesia masih memiliki empat yang berada di atas 100. Yang terbuncit adalah starting a business dengan peringkat 140. Kemudian ada trading across borders di posisi 116, dealing with construction permits di urutan 110 dan registering property yang berada di 106.

Jokowi mengakui bahwa starting a business atau memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Pelaku bisnis setidaknya harus melalui 11 prosedur dengan durasi pengerjaan hingga 13 hari.

Bandingkan dengan Tiongkok yang hanya membutuhkan empat. prosedur dan selesai dalam sembilan hari.

"Prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang adalah masalah kita. Kita harus bisa lebih baik dari Tiongkok," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).

Selain empat komponen itu, ada dua komponen lain yang sudah berada di bawah 50 namun malah mengalami penurunan kinerja. Dua indikator itu meliputi getting credit yang turun dari 44 ke 48 dan resolving insolvency yang juga melorot dari 36 ke 38.

Presiden meminta para menteri fokus membenahi enam komponen tersebut sehingga menempati posisi yang lebih baik di masa mendatang.

Selain itu, kepala negara juga menginstruksikan kepada Badan Koordinator Penanaman Modal untuk membuat papan instrumen yang berfungsi sebagai acuan evaluasi secara berkala.

Satu hal terakhir, Jokowi meminta para menteri ekonomi tidak membuat regulasi yang hanya memanjakan pelaku usaha besar dan menengah saja.

"Tolong juga diutamakan usaha mikro, usaha kecil, beri fasilitas kemudahan berusaha baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin, tetapi hanya registrasi biasa," tandasnya. (Pra/OL-09)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More