Rabu 12 Februari 2020, 07:50 WIB

Hentikan Perundungan Anak

Dhk/P-3 | Politik dan Hukum
Hentikan Perundungan Anak

MI/AGUS M
Pengacara kondang yang juga pembawa acara program Hot Room di Metro TV, Hotman Paris Hutapea di Grand Studio Metro TV, Kedoya, kemarin

 

KASUS perundungan dan kekerasan terhadap anak masih terjadi di Tanah Air. Sistem pencegahan komprehensif dan penerapan hukum yang tegas harus segera dibangun demi mencegah terulangnya kasus-kasus perundungan dan kekerasan anak.

"Sistem anti-bullying harus dibangun. Saat ini belum ada sistem komprehensif yang bisa mencegah bullying itu. Titik tekannya bisa pada semua lapisan mulai dari sekolah, guru, dan lingkungan keluarga," ungkap Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam program gelar wicara Hot Room di Metro TV yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, tadi malam.

Beberapa waktu terakhir ini, mencuat sejumlah kasus perundungan yang berujung kekerasan di tiga daerah berbeda. Di SMP HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, seorang siswa meninggal seusai perkelahian yang diawali saling ejek.

Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang siswa SMPN 16 Malang harus menjalani operasi amputasi jari tangan seusai dirundung siswa lain dalam satu sekolah. Korban bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama 18 hari. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang siswa SMP Al-Azhar 31 dianiaya 10 kakak kelasnya.

Arist mengatakan hingga kini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum membangun sistem yang menyeluruh untuk mendeteksi dan mencegah perundungan. Meski Kemendikbud memiliki kebijakan pembentukan gugus tugas di tingkat sekolah melalui Permendikbud No 82 Tahun 2015, penerapannya belum nyata.

"Konsepnya kementerian bagus, tapi pertanyaannya kan penerapannya. Justru itulah sistem harus dibangun. Solusi pertama, setiap guru harus punya data periodik 3 bulan untuk mendeteksi perilaku siswa. Kemudian sosialisasi kepada guru, mana yang termasuk bully, mana yang tidak untuk mendeteksi perilaku," jelas Arist.

Ahli hukum Lies Sulistiani menyatakan UU Perlindungan Anak sebenarnya mengatur tegas sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Bahkan, pihak-pihak yang diduga membiarkan tindak kekerasan, seperti guru dan kepala sekolah, juga bisa dikenai hukuman.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ade Erlangga Masdiana menyatakan Permendikbud No 82/2015 sudah ideal sebagai aturan untuk memayungi upaya pencegahan. Masalahnya, eksekusi perlu didorong dinas pendidikan pemda yang punya kewenangan pengelolaan sekolah.

"Kami juga berbuat, ada Permendikbud No 82 untuk bagaimana memastikan tidak ada bullying. Nanti siswa akan disurvei karakternya, dilakukan pemetaan karakteristik perilaku sehingga akan terdeteksi jika ada kecenderungan bullying," cetusnya. (Dhk/P-3)

Baca Juga

Istimewa/Antara

Apkasi Ajak Kaum Milenial Jadi Wirausaha UMKM Pancasilais

👤Antara 🕔Kamis 09 Juli 2020, 21:27 WIB
Apkasi mengajak kaum milenial menjadi wirausaha atau pelaku UMKM yang Pancasilais dengan semangat gotong royong untuk menggerakkan...
MI/M Soleh

Komisi III Minta Menkumham Fokus ke Djoko Tjandra

👤Putra Ananda 🕔Kamis 09 Juli 2020, 21:25 WIB
"Saya mendorong Menkum HAM yang sudah berhasil membawa pulang Maria Lumowa juga melakukan terobosan-terobosan yang sama terhadap Djoko...
Istimewa

Polisi Jangan Paksakan Perdata ke Ranah Pidana

👤RO/Micom 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:40 WIB
Beberapa kasus banyak bank dilaporkan secara pidana oleh debitur-debitur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya