Rabu 12 Februari 2020, 06:00 WIB

Menolak Eks ISIS

Jannus TH Siahaan Doktor Sosiologi dan Pengamat Pertahanan | Opini
Menolak Eks ISIS

ist

ISIS awalnya merupakan kelompok cabang dari Al-Qaeda yang pertama kali muncul di Irak sebagai Islamic State of Iraq (ISI) pada 2004. Kelompok itu terlibat dalam konflik sipil yang dimulai ketika AS melakukan invasi ke Irak, setahun sebelumnya. ISI melancarkan serangan mematikan di ibu kota Irak, Baghdad, dengan target pos militer AS dan pemimpin suku yang bersekutu dengan 'Negeri Paman Sam'. Saat itu ISI sempat dipukul mundur, tetapi kemudian mereka menetapkan basis di Mosul yang menjadi kota kedua di Irak.

Pada 2010, Abu Bakar al-Baghdadi dinobatkan sebagai pemimpin ISI. Dua tahun kemudian, dia mendapat mandat untuk melebarkan sayap ISI ke Suriah yang dilanda konflik sipil. Dari sinilah ISI berubah menjadi Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Kemudian, dengan cepat ISIS segera memantapkan posisinya di Irak dan Suriah. Pada 2014, bertempat di Masjid Nuri Mosul, Baghdad, al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya 'kekhalifahan' ISIS yang mencakup Irak dan Suriah.

Menurut data dari Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), koalisi resmi yang memerangi ISIS, ada sekitar 7,7 juta orang yang hidup dalam kekuasaan kelompok ISIS setelah deklarasi Kekhilafahan Islam versi Baghdadi. Mereka menguasai wilayah seluas sekitar 90.800 kilometer persegi atau hampir seluas Portugal.

Semua yang termasuk ke dalam wilayah kekuasaannya dikenai kewajiban membayar pajak, biaya hidup, dan denda sebagai sumber pemasukan ISIS. Bahkan, Pusat Studi Internasional Radikalisasi dan Kekerasan Politik (ICSR) King's College London menyatakan pada 2014, pemasukan ISIS tak kurang dari US$1,9 miliar atau setara dengan Rp26,8 triliun.

Selain itu, berdasarkan data ICSR juga terdapat 41.490 warga asing bergabung dengan ISIS karena iming-iming sistem pemerintahan khilafah. Di masa kejayaan ISIS, koalisi mengestimasi 50 anggota asing datang setiap bulannya dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam barisan itu, terdapat warga Indonesia. Menurut BNPT, ada sekitar 600 orang. Mereka berangkat secara mandiri, berikrar untuk menjadi bagian dari khilafah buatan Baghdadi, yang pada awalnya terlihat sangat perkasa dan menakutkan banyak negara besar.

Mereaksi perkembangan itu, AS kemudian membentuk koalisi yang beranggotakan 70 negara untuk menumpas ISIS. Operasi itu dimulai pada akhir 2014, saat AS dipimpin Presiden Barack Obama. Berdasarkan kantor berita AFP, selama 4,5 tahun operasi penumpasan, koalisi internasional telah melancarkan setidaknya 34 ribu serangan udara di Irak dan Suriah.

Lalu setelah sekitar 4.400 prajurit terbunuh, koalisi mengubah strategi dengan mulai melatih dan mengorganisasi kekuatan lokal. Strategi itu akhirnya berbuah manis, terutama di Irak, ketika pasukan lokal mulai memperoleh kemenangan dari kota ke kota yang awalnya dikuasai ISIS. Puncaknya ialah ketika mereka merebut Mosul pada 2017.

Pengganti Obama, Donald Trump, meneruskan kebijakan untuk menumpas ISIS. Sepanjang 2018 dan awal 2019 ISIS terus-menerus mengalami kekalahan. Wilayah mereka yang tersisa diperkirakan hanya 50 kilometer persegi membuat pendapatan mereka merosot drastis sampai sekitar US$870 juta, atau sekitar Rp12,2 triliun pada 2016.

Pada awal 2018, pasukan ISIS hanya tersisa ratusan orang yang menguasai Desa Baghouz. Hanya dalam satu serangan, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pun menguasai desa terakhir ISIS yang berada di tepi Sungai Eufrat. Puncaknya, juru bicara SDF Mustafa Bali mengumumkan berakhirnya khilafah besutan ISIS pada Sabtu (23/3/2019) lalu. Sejak saat itu, bekas simpatisan ISIS dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, hidup terkatung-katung di kamp pengungsian di Suriah.

Isu pengungsi

Isu pengungsi ini muncul ke ruang publik Indonesia, beberapa waktu setelah merebaknya pemberitaan virus korona Wuhan. Publik tampaknya terbelah dua. Presiden Joko Widodo sendiri, secara pribadi, menyatakan penolakan untuk memulangkan dan menerima eks ISIS asal Indonesia. Hal itu sangat bisa dipahami, setidaknya secara politik. Itu karena, pertama, rezim Jokowi satu irama dengan negara-negara lainnya bahwa ISIS dan sel-selnya di seluruh dunia ialah musuh bersama, rezim teror yang harus dibumihanguskan.

Kedua, sangat jelas bahwa, baik secara ideologi maupun secara elektoral, eks ISIS ataupun penganut ajaran yang sejenis bukanlah salah satu basis pendukung Jokowi.

Di sisi lain, suara-suara yang simpatik terhadap eks ISIS yang sekarang terlunta-lunta juga tak bisa dinafikan. Selain dalih HAM dan masih ada beberapa di antaranya yang berstatus WNI, mayoritas yang tersisa juga merupakan anak-anak dan perempuan yang diasumsikan menjadi korban. Terutama, korban atas pemaksaan suami dan orangtua. Bahkan, belum lama ini, suara semacam itu keluar dari anggota Komnas HAM, yang meminta pemerintah mempertimbangkan pengembalian eks ISIS, terutama yang masih anak-anak.

Terlepas dari pembelahan suara publik itu, pemerintah memang harus mempertimbangkan secara matang soal pengembalian eks ISIS. Ideologi yang sempat mereka yakini dan pilih ialah ideologi yang jauh dari Pancasilais dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara jika bibit-bibitnya gagal dijinakkan.

Sejak isu khilafah muncul di pentas nasional, posisinya diasosiasikan sangat antinegara atau setidaknya dalam manifesto perjuangan, berlawanan dengan bangsa Indonesia. Karena itu, secara politik kenegaraan, virus ISIS bisa jauh lebih berbahaya ketimbang virus korona dan virus penyakit lainnya.

Dengan kata lain, jika Jokowi berkeyakinan kuat atas bahaya di balik pengembalian eks ISIS itu, Jokowi harus mengerahkan semua jajaran pemerintahannya untuk berjuang melahirkan kesepakatan nasional (konsensus mayoritas) untuk menolak keberadaan eks ISIS di Indonesia, termasuk menolak mengakui kewarganegaraan mereka.

Jokowi harus benar-benar menegaskan hal ini, sebagai sinyal, bahwa negara tak akan bernegosiasi dengan apa pun bentuk radikalisme dan terorisme. Bukan saja dari eks ISIS, sampai hari ini, bibit semangat untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia masih tersebar di banyak tempat dan masih menjadi PR besar pemerintah.

Oleh karena itu, sikap tegas sangat diperlukan, sebagai tanda bahwa negara tidak akan pernah diam terhadap segala usaha pergantian ideologi Pancasila dengan bentuk ideologi apa pun.

Jika kesepakatan tersebut tak berhasil dibuat sepenuhnya, opsi terakhir ialah menerima mereka kembali dengan syarat yang superketat. Seperti, hanya menerima yang masih berpaspor Indonesia, menerima anak-anak dalam rentang umur tertentu, yang diyakini belum terkontaminasi virus radikalisme terorisme ISIS, dan menetapkan kawasan khusus deradikalisasi dalam rentang waktu tertentu dan pemberlakuan pengawasan ketat melekat setelah itu untuk jangka waktu tertentu pula.

Perlakuan khusus dan diskriminatif sangat diperlukan. Hal itu sebagai pesan kepada publik nasional bahwa ideologi radikalisme dan terorisme merupakan ideologi yang benar-benar tidak bisa ditoleransi sedikit pun di Indonesia. Semoga.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More