Selasa 11 Februari 2020, 22:30 WIB

Bangun Sistem untuk Hentikan Perundungan Anak

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Bangun Sistem untuk Hentikan Perundungan Anak

MI/ Agus Mulyawan
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea (kiri) saat tampil di Hot Room di Metro TV

 

KASUS perundungan dan kekerasan terhadap anak masih saja terjadi di Tanah Air. Sistem pencegahan yang komprehensif dan penerapan hukum yang tegas harus segera dibangun demi mencegah terulangnya kasus-kasus perundungan dan kekerasan anak.

"Sistem anti-bullying harus dibangun. Saat ini belum ada sistem komprehensif yang bisa mencegah bullying itu. Titik tekannya bisa pada semua lapisan mulai dari sekolah, guru, dan lingkungan di rumah," kata Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam program gelar wicara Hot Room di Metro TV yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, malam ini.

Beberapa waktu terakhir ini, mencuat sejumlah kasus perundungan yang berujung kekerasan di tiga daerah berbeda. Di SMP HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, seorang siswa meninggal dunia usai perkelahian yang diawali dengan ejek-mengejek.

Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang siswa di SMPN 16 Malang harus menjalani operasi amputasi jari tangan usai dirundung siswa lain dalam satu sekolah. Korban bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama 18 hari.

Arist mengatakan hingga kini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum membangun sistem yang menyeluruh untuk mendeteksi dan mencegah perundungan. Meski Kemendikbud memiliki kebijakan pembentukan gugus tugas di tingkat sekolah melalui Permendikbud No 82 Tahun 2015, penerapan di lapangan belum terasa nyata.

"Dari konsepnya kementerian bagus tapi pertanyaannya kan penerapannya. Justru itulah sistem harus dibangun. Solusi pertama, setiap guru harus punya data periodik 3 bulan untuk mendeteksi perilaku siswa. Kemudian sosialisasi kepada guru mana yang termasuk bully mana yang tidak untuk mendeteksi perilaku," jelas Arist.

Ahli hukum Lies Sulistiani menyatakan UU Perlindungan Anak sebenarnya mengatur tegas sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Bahkan, pihak-pihak yang diduga membiarkan tindak kekerasan terjadi, seperti guru dan kepala sekolah, juga bisa dikenai hukuman.

"Dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak disebutkan pihak yang membiarkan pun bisa terkena kalau fakta-fakta di lapangan menunjukkan hal tersebut (pembiaran). Unsur-unsurnya harus terpenuhi," ujarnya. Lies menambahkan korban juga harus mendapat restitusi untuk mengembalikan hal-haknya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ade Erlangga Masdiana menyatakan Permendikbud No 82/2015 sudah ideal sebagai aturan untuk memayungi upaya pencegahan. Masalahnya, ucap dia, eksekusinya perlu didorong dinas pendidikan pemerintah daerah yang punya kewenangan pengelolaan sekolah.

"Kami juga berbuat, ada Permendikbud No 82 untuk bagaimana memastikan tidak ada bullying. Nanti siswa akan disurvei karakternya, dilakukan pemetaan karakteristik perilaku sehingga akan terdeteksi jika misalnya ada kecenderungan bullying," ucapnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Pemilihan Ketua MA Berlanjut ke Putaran II

👤Faustinus Nua 🕔Senin 06 April 2020, 13:28 WIB
Berdasarkan perolehan suara sejumlah calon pada putaran I tidak ada yang memenuhi syarat pemenangan pemilihan ketua...
Antara/Usman

PAN Copot Mulfachri dari Jabatan Wakil Ketua Komisi III

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 06 April 2020, 13:18 WIB
Pencopotan itu dinilai hal biasa sebagai bentuk penyegaran. Mulfachri juga disebut menerima keputusan...
Istimewa/DPR

Alihkan Anggaran Pemindahan IKN untuk Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 13:15 WIB
Menurut Guspardi, pengalihan anggaran untuk penanganan virus Covid-19 yang sudah mewabah hampir seluruh provinsi di Indonesia harus segera...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya