Selasa 11 Februari 2020, 22:18 WIB

MK Undur Sidang Uji Materi UU Perlindungan Pekerja Migran

Ahmad Punto | Politik dan Hukum
MK Undur Sidang Uji Materi UU Perlindungan Pekerja Migran

MI/ Susanto
Persidangan di MK

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjadwalkan ulang Sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjadwalan ulang tersebut dikarenakan kuasa presiden dan anggota DPR RI belum siap untuk menyampaikan keterangannya dalam persidangan.

“Masih dikoordinasikan dan masih disusun, mohon ijin untuk ditunda pembacaannya,” ungkap Kuasa dari Presiden Rudy Hendra Pakpahan dalam persidangan, Selasa (11/2) di Gedung MK, Jakarta.

Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan penjadwalan ulang tersebut karena ada kendala dari DPR dan Kuasa Presiden, bahkan hingga persidangan digelar, pereakilan dari DPR tidak ada yang hadir.

Anwar memaparkan untuk jadwal sidang berikutnya akan digelar kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 11:00 WIB.

“Agenda persidangan kali ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden, karena DPR berhalangan, kemudian dari kuasa presiden juga meminta penundaan waktu,” tuturnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Saiful Mashud, selaku pemohon uji materi, mengatakan pihaknya menguji materi Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Materi yang kami pertentangkan adalah bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27, 28, dan 33 UUD 1945," kata Saiful.

Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dia menjelaskan, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mendapatkan tugas merekrut, melatih, dan menempatkan TKI.

Sementara itu, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) hanya diberi tugas mencari Job Order dan menempatkan.

"P3MI dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan fungsi bukan mengekspolitasi bukan menjual WNI ke luar negeri akan tetapi kami membantu lulusan SD dan SMP jauh di desa dan pegunungan untuk mendapatkan pekerjaan layak," katanya.

Dia menilai pemerintah belum siap menjalankan UU itu. Untuk itu, dia mengaku, uji materi terhadap tiga pasal itu untuk membantu pemerintah menjalankan UU itu, membantu pekerja migran Indonesia (PMI) agar jelas hak-haknya, dan P3MI keseluruhan agar mendapatkan kepastian hak hukum dalam berusaha seperti sediakala dengan tidak melanggar aturan hukum. (DMR/OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More