Selasa 11 Februari 2020, 20:17 WIB

Soal Surat Veronica Koman, Mahfud: Kalau Ada, ya Sampah Sajalah

Soal Surat Veronica Koman, Mahfud: Kalau Ada, ya Sampah Sajalah

MI/Pius Erlangga
Menko Polhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo, bukan sesuatu yang penting.

Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2), mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.

Baca juga: Veronica Koman di Pusaran Kisruh Papua, Siapa Dia?

Sebab, Mahfud menyebutkan banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.

"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia. "Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah," tambah Mahfud

Baca juga: Veronica Koman Masuk Daftar Pencarian Orang

Dokumen yang diklaim Veronica Koman itu berisi data-data tentang kejadian di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Veronica mengklaim timnya berhasil menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Jokowi saat kunjungan Jokowi ke Canberra, Australia.

Baca juga: Dituding Lakukan Provokasi, Veronica Koman Bela Diri

Lewat akun Twitter-nya, Veronica menyebut timnya menyerahkan langsung dokumen tersebut saat Jokowi berada di Canberra, Australia. Veronica menyebut dokumen itu memuat nama dan lokasi beberapa aktivis Papua.

Aktivis Papua Veronica Koman. (Dok MI)

Veronica menjelaskan bukan dirinya yang menyerahkan dokumen itu. "Di rilis jelas saya tulis bahwa saya terbitkan rilis dari Kota Sydney, sedangkan Presiden Jokowi ada di Canberra. Saya tidak pernah klaim bertemu dengan Presiden Jokowi," ujar Veronica. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More