Selasa 11 Februari 2020, 19:35 WIB

Harap-Harap Cemas Omnibus Law

Raja Suhud, Wartawan Media Indonesia | Opini
Harap-Harap Cemas Omnibus Law

Dok.pribadi
Raja Suhud/wartawan Media Indonesia

PEKAN ini menjadi  pekan ke empat  dari  jadwal awal penyerahan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ke DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di  Jakarta, Kamis (16/1) mengatakan siap mengacungkan jempol bila DPR bisa menuntaskan pembahasan RUU Omnibus Law dalam waktu 100 hari.

"Maksimal minggu depan kita ajukan ke DPR Omnibus Law," ujar Jokowi kala itu.

Namun ternyata pekan demi  depan yang dimaksud Presiden terlampaui begitu saja. Hingga sampailah kita pada pekan ini, hampir tepat satu bulan dari saat Presiden Jokowi siap mengacungkan dua jempolnya kepada DPR.

Molornya rencana pemerintah menyampakan draft RUU Omnibus Law ke DPR menimbulkan pertanyaaan, ada apa? Apakah karena RUU, yang seperti kapal induk ini begitu besarnya, sehingga pihak pemerintah belum satu suara? Atau ada kekhawatiran bahwa hasil yang akan diperoleh dengan pemberlakuan UU Omnibus Law belum tentu seperti yang diharapkan. Investasi belum tentu masuk tapi tataran Undang-Undang telah terlanjur dicampur-aduk. 

Menilik pada penjelasan resmi pemerintah, RUU Omnibus Law yang terdiri dari dua bagian besar yakni Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan,   bakal memiliki daya ledak luar biasa  guna meruntuhkan tembok penghalang yang sering dikeluhkan investor. 

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mencakup 11 klaster, yaitu:   Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.

Adapun  Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu: Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan  asilitas.

Transparansi

Gabungan dua RUU "kapal induk" ini jelas tidak bisa dipaksakan untuk cepat diselesaikan. Tapi, lebih dari sekadar jangka waktu penyelesaian, yang tidak kalah pentingnya adalah transparansi pembahasannya. 

Masalah transparansi pembahasan itulah yang terus menjadi sorotan. Sebagai produk UU yang menyentuh kepentingan banyak pihak, pembahasan awal RUU Omnibus Law ini minim keterlibatan publik. 

Hal ini terlihat dari tidak beragamnya pihak-pihak yang diajak pemerintah terlibat dalam tahap awal penyusunan RUU ini.  Kalangan dunia usaha lebih mendominasi. Padahal RUU ini nantinya tentu tidak hanya berdampak pada pengusaha, tapi juga masyarakat luas, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial lainnya.

Sejatinya, dalam pembahasan Undang-Undang yang merupakan bagian dari kebijakan publik, keterlibatan seluruh pihak terkait di tahapan awal menjadi penting. Sebab, pada saat itulah terjadi pertukaran 'gagasan' mengenai apa yang baik bagi publik dengan keberadaan aturan atau perundang-undangan itu. Sehingga pada tahapan berikutnya, pembahasan lebih mudah dilakukan. Karena setiap pihak sudah memiliki pemahaman atas point of view dari counter partnya.

Namun agaknya atas nama "butuh cepat', satu tahapan penting itu terlewati.  Opsi yang tersedia kini ada pada tahapan berikutnya. Pada saat terjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR.

Pada tahapan ini keterlibatan publik mutlak harus diberikan ruang seluas-luasnya. DPR yang merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan  Rakyat, mutlak berada pada posisi untuk membuka ruang seluas-luasnya guna menyerap aspirasi rakyat kebanyakan.  Apalagi rakyat elite yang merupakan kalangan dunia usaha, telah diterima masukannya saat pembahasan awal. Dan itu tak jadi soal. Jika Anda merasa cara pemerintah menyerap aspirasi di awal itu seperti tidak adil, berarti Anda gagal paham. 

Dalam  sistem ekonomi kapitalis berlaku konsensus hak bersuara (dan didengar) itu diatur dari besaran kontribusi pajak yang dibayarkan ke negara. Seberapa besar Anda termasuk dalam kategor big tax payer, sebesar itulah share yang dimiliki.  Mirip seperti dalam pengelolaan perusahaan.  Suara pemegang saham besar pasti mengalahkan pemegang saham minoritas. 

Untunglah pengelolaan negara tidak 100% seperti pengelolaan perusahaan.  Ada DPR yang menjadi pihak penyeimbang. Oleh karena itulah kepada DPR masyarakat bisa berharap. Namun apakah nanti DPR bisa memenuhi harapan dan asprisasi dari rakyat yang diwakili, itu kita nantikan bersama dengan harap harap cemas. 


Pola Pembahasan

Yang menjadi masalah krusial dalam proses pembentukan sebuah aturan perundang-undangan adalah saat pembahasannya. Setelah naskah akademik disusun, draft awal disepakati, masuklah barang itu dalam ruang pembahasan. Pada titik itulah pertarungan besar dimulai. 

Bila melihat besarnya ruang lingkup dari RUU Kapal Induk ini, sudah pasti akan ada banyak kepentingan saling bertubrukan. Apalagi semangat RUU ini membongkar hambatan berinvestasi. Tentu akan ada kepentingan yang terganggu. Dan yang terganggu ini tidak akan tinggal diam.

Sehingga pada akhirnya terjadi dispute atau sengketa. Masing-masing pihak akan berada di titik mempertahankan apa yang dirasakannya paling benar dan melindungi kepentingannya.

Lawrence E Susskind, seorang mediator, ahli mediasi sengketa publik mengatakan bahwa untuk mencapai kesepakatan dalam ruang kebijakan publik ada tiga pendekatan yang bisa ditempuh.

Pertama dengan  membangun percakapan atau diskusi untuk mempengaruhi pemikiran pihak lain dengan sejumlah argumentasi.

Kedua melakukan tawar menawar dengan memberikan tekanan kepada pihak lawan agar mereka setuju dengan pendapat kita.

Dan terakhir membangun konsensus dengan menawarkan win-win solution bagi semua pihak.

Cara terakhir merupakan paling yang ideal karena itu akan meningkatkan rasa penerimaan terhadap keputusan yang diambil.

Namun dengan melihat besarnya ruang pertarungan yang ada di dalam pembahasan RUU Omnibus Law ini, perlu ada upaya ekstra guna mengawal agar proses negosiasi menjadi proses dagang sapi. Jangan sampai ruang negosiasi menjadi ruang transaksi dimana kepentingan kelompok atau pribadi menjadi komoditas.

Oleh karena itu negosiasi perlu dilakukan di ruang yang terang benderang. Bukan di lorong-lorong gelap tanpa pengawasan CCTV.  Apalagi di ruangan tertutup yang tidak ada seorangpun boleh masuk kecuali yang berkepentingan.

Meski kita tetap harus menaruh prasangka baik pada upaya pemerintah  untuk menarik investasi dengan pemberlakuan UU Sapu Jagat ini, sikap kritis tidak boleh dilepaskan

Seperti kata filsuf Jerman bernama Nietszche, kita harus sopan terhadap kebenaran, namun tetap harus mengambil jarak. Pernyataan pemerintah bahwa UU ini adalah untuk kepentingan masyarakat baru merupakan selubung.

Tugas kita semua membongkar apa yang ada di balik selubung. Apakah ada penumpang gelap yang ada di balik selubung itu. Dan bila ternyata ada kepentingan lain yang ikut dalam selubung itu, tentu harus dipaksa keluar. Bukan malah diakomodir dengan memberikan pertukaran.

Pada akhirnya masyarakat hanya bisa berharap pada para wakil mereka di DPR, kelompok akademisi, para pejuang pembela kepentingan publik yang bebas konflik kepentingan untuk membuat RUU Omnibus Law menjadi UU yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.(M-4)
 

Baca Juga

Dok.pribadi

Covid-19 Jadi Ujian Ketangguhan KUMKM

👤Catur Susanto, Kepala Bagian Rencana dan Program, Kementerian Koperasi dan UKM 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:05 WIB
Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998, KUMKM menjadi penyangga ekonomi nasional. Menyerap tenaga kerja, dan menggerakan...
Dok. Pribadi

Melihat Tekanan Covid-19 pada Ekonomi Global

👤Aries Heru Prasetyo Data scientists Associate Dean for Research and Innovation PPM School of Management 🕔Selasa 31 Maret 2020, 07:30 WIB
Tanpa disadari, kehadiran virus itu telah mengajak semua pihak untuk menghentikan aktivitas rutin mereka, seraya memberikan kesempatan bagi...
Dok. Pribadi

Merdeka dalam Pandemi

👤Jamal Wiwoho Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Kristiyanto Wadir 1 Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 🕔Selasa 31 Maret 2020, 07:30 WIB
GEBRAKAN Mendikbud Nadiem Anwar Makarim tentang Kampus Merdeka mulai ditata pada awal 2020 untuk diimplementasikan di seluruh perguruan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya