Selasa 11 Februari 2020, 18:00 WIB

Omnibus Law, Baleg DPR RI Belum Terima RUU

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
Omnibus Law, Baleg DPR RI Belum Terima RUU

MI/Susanto
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI hingga saat ini belum menerima rancangan undang-undang (RUU) yang akan di omnibus law.

"Sampai sekarang, dari 4 RUU itu kami belum pernah menerima satu pun draf  resmi dari pemerintah termasuk juga Surpres (Surat Presiden) juga belum," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (11/2).

Dikatakanya hingga saat ini, hanya satu Surpres yang sudah terbit yakni UU tentang Perlindungan Data Pribadi dan tidak terkait dengan omnibus law

"Hanya satu Surpres yang sudah terbit tetapi tidak terkait dengan omnibus law  yakni UU tentang Perlindungan Data Pribadi, yang itu sudah dibacakan di Paripurna dan juga di delegasikan ke komisi I  untuk membahasnya, " ucapnya.

Dia juga mengungkapkan, seringkali dituding, seolah-olah menyembunyikan sesuatu itu tidak ada, karena segala surat-menyurat itu pasti ke pimpinan DPR, baru didelegasikan dari rapat Bamus Kepada AKD terkait.

Ia pun meminta pemerintah, untuk berkomunikasi dengan baik kepada publik, menurutnya bila memang belum satu suara untuk tidak mengumbarnya terlebih dahulu.

"Inilah pola komunikasi dari pemerintah yang harus diperbaiki, kalau itu memang belum satu kata, diupayakan jangan bocor ke mana-mana,  supaya tidak menimbulkan prasangka," ucapnya.

Disebutnya, nantinya pihaknya akan membahas omnibus law tersebut secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan

"Kalau di Baleg Nanti kami diberi kepercayaan, membahas salah satu dari empat omnibus law yang digagas oleh pemrintah tentu proses prosedur pembahasan UU nya, kami normal saja dan terbuka pastinya melibatkan  pihak-pihak yang berkaitan," tukasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More