Selasa 11 Februari 2020, 17:03 WIB

Bukalapak Tak Terdampak Ketentuan Bea Masuk Minimal US$3

Hilda Julaika | Ekonomi
Bukalapak Tak Terdampak Ketentuan Bea Masuk Minimal US$3

ANTARA
Seorang pengguna layanan belanja di Bukalapak.com melakukan pembayaran di minimarket Indomaret, di Jakarta, Jumat (16/10/2019).

 

Salah satu marketplace asal Indonesia, Bukalapak mengakui pihaknya tak terlalu terdampak oleh pemberlakuan bea masuk barang impor untuk harga barang minimal US$3. Sebelumnya nilai pembebasan bea masuk barang impor e-commerce sebesar US$75.

Menurut CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin, sebagian besar merchant dan produk di Bukalapak adalah produk dalam negeri. Untuk itu, kebijakan pembebasan bea masuk yang baru diterapkan ini tidak berdampak banyak.

“Sejauh ini saya tidak melihat dampak itu. Ya memang kan itu kebijakan dari pemerintah. Jadi kita dukung saja,” ujarnya di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (10/2).

Lebih lanjut dia menjelaskan, merchant dan produk-produk yang diperdagangkan di Bukalapak didominasi oleh produk-produk dalam negeri. Bukalapak diakuinya merupakan platform perdagangan online yang fokus di domestik untuk saat ini. Ke depannya justru Bukalapak tengah berupaya untuk melakukan ekspor produk melalui Bukalapak.

“Kami memang kebanyakan merchant dan produk-produk dalam negeri dan juga justru yang kita mau intensifkan adalah buka global yaitu, ekspor. Jadi sebenarnya memang kita banyaknya di domestiknya untuk saat ini,” jelasnya.

Rachmat mengakui bahwa masuknya barang impor tidak bisa ditahan. Namun, Bukalapak tetap berupaya untuk mendorong produk dalam negeri. Untuk diketahui, seluruh pelapak di Bukalapak berdomisili di Indonesia. Karena itu, saat melakukan pengunggahan barang dipastikan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau kita selalu mencoba mendorong produk dalam negeri tetapi kita juga gak bisa setop dagang (impor). Semua pelapak kita berdomisili di Indonesia. Jadi saat mereka upload barang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan di Indonesia. Kita gak punya partner, barangnya locally,”ungkapnya. (E-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More