Selasa 11 Februari 2020, 08:40 WIB

MKD Tunggu Giliran Panggil Andre Rosiade

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
MKD Tunggu Giliran Panggil Andre Rosiade

MI/Susanto
Anggota DPR, Andre Rosiade.

 

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) mempersilakan Partai Gerindra meminta keterangan anggota DPR Andre Rosiade. Pemanggilan Andre terkait kasus penjebakan pekerja seks komersial (PSK).

“Kami menahan diri (memanggil Andre), walaupun kami tahu hari ini sudah ada laporan ke Bareskrim (Polri),” kata anggota MKD Arteria Dahlan di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

 Menurut dia, DPR ingin Gerindra mendapatkan penjelasan dari Andre terlebih dahulu. Setelah itu, MKD menentukan jadwal pemanggilan Andre.

Andre Rosiade dipanggil Majelis Kehormatan Gerindra hari ini untuk mengklarifikasi isu penjebakan PSK. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tindak­an kader Partai Gerindra itu membuat publik geger.

“Untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan persoalan yang ada di Sumatra Barat,” ujar Sufmi.

Andre menjebak NN hingga PSK itu ditahan di Markas Polres Kota Padang, Sumbar. Dia berdalih penjebakan itu bagian dari strategi pengungkapan kasus yang selama ini meresahkan warga Padang.

NN buka suara dan mengaku sesaat sebelum penangkapan, dia sempat ‘melayani’ orang suruhan Andre Rosiade dalam penjebakan.

Jaringan Aktivis (Jarak) Indonesia, kemarin, melaporkan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra tersebut ke Bareskim Polri. Anggota Jarak Indonesia, Donny Manurung, menilai ada unsur politis dalam usaha Andre menjebak NN.

Menurut Donny, Andre mendompleng nama institusi Polri. “Jangan sampai Polri digunakan oknum-oknum politik untuk mendompleng nama, power kekuasaannya di daerah mana pun. Jangan sampai Polri dimanfaatkan Andre ini.”

Namun, Polri menolak berkas pelaporan aktivis Jarak Indonesia. Pelapor diminta melengkapi dokumen.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyatakan polisi tidak mempersoalkan tindakan Andre. Argo menyamakan penjebakan NN dengan pencuri.

“Semua orang, masyarakat, seandainya menemukan suatu tindak pidana, misalnya ada copet, ada pencuri, boleh enggak menangkap? Boleh!” tegas Argo.

Berbeda dengan Argo, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan ada indikasi tindak pidana perdagangan orang pada aksi penjebakan itu. (Pro/Tri/Medcom/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More