Selasa 11 Februari 2020, 07:40 WIB

Tidak Dipulangkan Pilihan Terbaik bagi Eks IS

Benny Andriyos | Politik dan Hukum
Tidak Dipulangkan Pilihan Terbaik bagi Eks IS

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka.

 

DIREKTUR Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Ruby Kholifah, mengatakan opsi terbaik bagi warga negara Indonesia yang bergabung dengan Islamic State (IS) ialah tidak memulangkan mereka meski ada pertimbangan sisi hak asasi manusia (HAM). 

“Opsi terbaik ialah tak memulangkan mereka. Tetapi atas nama kemanusiaan dan perlindungan HAM, negara seharusnya memberikan prioritas memahami kelompok rentan anak-anak dan perempuan,” kata dia seperti ­disitat dari Antara.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada 600 orang yang mengaku WNI kini ditahan di luar negeri karena tergabung dengan IS. Hingga kini status kewarganegaraan mereka belum terverifikasi.

Keputusan mencabut kewarganegaraan mereka yang bergabung ke IS pernah dilakukan Jerman. Sayangnya Indonesia belum mengambil keputusan tentang pemulang­an anggota IS itu. Jika memang ada wacana tersebut, kata Ruby, perlu ada penilaian atau asesmen sangat ketat untuk orang-orang itu dengan memprioritaskan kaum rentan seperti anak-anak.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menyatakan pemulangan WNI anggota IS bukan prioritas. Keputusan pemulangan mereka, lanjutnya, bersifat politis dan memerlukan dukungan tak hanya aturan dan pertimbangan logis, tapi juga dukungan semua elemen bangsa.

“Pimpinan DPR sudah jelas menolak memulangkan mereka,” ujarnya di Bandung, kemarin.

Senada dengan Farhan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menilai lebih baik pemerintah fokus pada upaya pencegahan masuknya virus korona ketimbang soal pemulangan anggota IS.

“Pemerintah sekarang, menurut saya, harus lebih banyak berkonsultasi bagaimana mencegah virus korona yang sekarang sudah merebak di mana-mana,” ujarnya, kemarin.

Perlunya kehati-hatian menyikapi soal IS juga dilontarkan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. “Negara harus jeli dan teliti. Jangan sampai negara kecolongan karena ini persoalan keyakinan ideologi politik, bukan keyakinan dalam perspektif religi.”

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui adanya kekhawatiran terkait ­pemulangan sejumlah eks anggota IS ke Indonesia. Pemerintah, ungkap Wapres, masih mengkaji dampak yang bakal muncul jika menerima kedatangan mereka.

“Ya justru itu kita akan kaji dan termasuk kekhawatiran beberapa pihak, nanti mereka WNI atau bukan, kan begitu,” kata Wapres saat menghadiri Munas PHRI di Karawang, kemarin. (BY/Pro/P-5)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya