Selasa 11 Februari 2020, 07:10 WIB

Jokowi Ajak Australia Merawat Demokrasi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Jokowi Ajak Australia Merawat Demokrasi

AFP/TRACEY NEARMY
Presiden Joko Widodo berjalan bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison seusai melakukan pertemuan bilateral.

 

PRESIDEN Joko Widodo meng­­usulkan ­sejumlah agenda prioritas me­nyongsong satu abad kemitraan Indonesia-Aus­tra­lia pada 2050. Kedua negara harus bersama-sama terus memperjuangkan nilai demokrasi, HAM, toleransi, dan kemajemukan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pidato selama 16 menit dengan bahasa Indonesia di Gedung Parlemen Australia di Canberra, kemarin.

“Setop intoleransi, setop ­xenofobia, setop radikalisme, dan setop terorisme. Terus kikis politik iden­titas di negara kita, di berbagai belahan dunia, baik itu atas dasar agama, etnisitas, maupun identitas askriptif lainnya,” tegas Jokowi seperti dikutip dari keterangan pers Sekretariat Presiden.

Indonesia-Australia pada 2050 akan memasuki usia satu abad kemitraan. Jokowi pun menyatakan kedua negara akan bertransformasi menjadi pemain besar di kawasan dan dunia. Indonesia, misalnya, akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 dengan pendapatan domestik bruto US$10,5 triliun.

Namun di lain sisi, imbuh Jokowi, jika tren saat ini berlanjut, pada 2050 dunia dipredik­si makin dipenuhi ketidakpastian dan terdisrupsi. “Situasi geopolitik dan geoekonomi dunia semakin berat. Stagnasi pertumbuhan ekonomi bahkan resesi ekonomi dunia sulit dihindari. Dikhawatirkan, demokrasi dan kemajemukan akan termarginalkan.”

Presiden mengatakan, sebagai negara yang demokratis dan majemuk, Indonesia dan Australia harus bekerja keras bahu-membahu dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan mencegah dunia dari benturan peradaban akibat politik identitas.

Jokowi menambahkan Indonesia dan Australia juga harus memperkuat prinsip ekonomi ter­buka, bebas, dan adil. Di tengah maraknya proteksionisme, dia mengajak untuk terus menyuarakan keterbukaan dan keadilan ekonomi.

“Itu mengapa saya menyambut baik kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Econo­mic Partnership Agreement (IA-CEPA). Kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi akan menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi,” tandas Presiden.

 

Jangkar Pasifik

Usulan agenda prioritas lain bagi kedua negara ialah menjadi jangkar mitra pembangunan di kawasan Pasifik. Menurut Jo­­kowi, sebagai sesama negara ke­pulauan, tantangan yang di­ha­dapi Indonesia dan negara kawasan Pasifik tak jauh berbeda. Perubahan iklim, bencana alam, serta pemerataan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia ialah tantangan nyata.

Terakhir, Jokowi mengajak Australia bekerja sama menjaga pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. Reboisasi hutan dan daerah hulu sungai, mencegah kebakaran hutan dan lahan, komitmen untuk menu­run­kan emisi karbon, serta pengembangan energi terbarukan menjadi fokus agenda tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden mengibaratkan kemitraan Indo­nesia dan Australia sebagai to­koh The Avengers untuk menga­lahkan persoalan dunia. “Jika kekuatan positif bersatu, The Avengers assemble, musuh bersama dapat dilumpuhkan.”

AFP/Rick Rycroft

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama PM Australia Scott Morrison (kanan) berbicara di hadapan parlemen Australia di Canberra.

 

Jokowi sebelumnya bertemu PM Australia Scott Morrison. Ke­duanya kemudian menyaksikan penandatanganan dua no­ta ­kesepahaman, yaitu Plan of Action of Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partner­ship oleh Menlu RI dan Menlu Australia, serta Transportation Security Cooperation yang ­diteken Menhub RI dan Menhub Australia.

Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Ke­tua Partai Buruh Australia yang ­merupakan oposisi, Anthony Albanese, Ketua Parlemen Australia Tony Smith, dan Ketua Senat Australia Scott Ryan. (Ant/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More