Senin 10 Februari 2020, 21:44 WIB

PGN Tunggu Pemerintah Soal Penurunan Harga Gas Industri

Hilda Julaika | Ekonomi
PGN Tunggu Pemerintah Soal Penurunan Harga Gas Industri

ANTARA
Pemandangan tempat penampungan bahan bakar gas di Tanjung Sekong, Banten, Rabu (23/3).

 

Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Gigih Prakoso mengklaim pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penurunan harga gas industri menjadi US$6 per MMBTU.

Penurunan harga gas ini disesuaikan dengan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2016 mengenai Penetapan Harga Gas Bumi.

“Dalam hal ini yang kami lakukan adalah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM. Dan kami juga sudah melakukan diskusi dengan tim yang dibentuk oleh Kementerian ESDM. Kami pun telah memberikan data yang diminta. Saat ini kami tengah menunggu keputusan dari Kementerian ESDM,” ujar Gigih di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2).

Lebih lanjut, Gigih memastikan PGN berada di pihak pemerintah untuk ikut mendorong penurunan harga gas industri ini. Adapun untuk implementasinya menurut Gigih perlu ada inisiasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menentukan industri mana yang berhak mendapatkan insentif penurunan harga gas ini.

“Proses implementasi (penurunan harga gas) harus diinisiasi oleh pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian untuk menentukan industri mana yang memang berhak untuk mendapatkan insentif penurunan harga gas sebesar US$6 ini,” paparnya.

Kemudian, data dari Kemenperin ini nantinya akan diolah dan dikaji oleh tim khusus yang dibentuk Kementerian ESDM. Setelah pengkajian mengenai harga gas industri ini dilakukan oleh tim khusus dan Kementerian ESDM selesai maka harus memberikan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Rekomendasi ini berkaitan dengan pelaksanaan dari Perpres No.40 Tahun 2016 ini.

Setelah itu, Kementerian ESDM bisa mengambil keputusan untuk menerapkan harga yang diinginkan yakni, US$6 per MMBTU. Kemudian langkah terakhir dari rantai proses ini, PGN sebagai badan usaha akan melaksanakan keputusan yang sudah diambil oleh Kementerian ESDM.

“Pada intinya, kami akan bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa menerapkan implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 ini.  Tentunya kami akan tetap mengupayakan PGN sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki profit yang cukup untuk bisa melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan pemerintah ke depan,” urainya di hadapan anggota DPR Komisi VII. (E-3)

Berita Terkini

Read More

Top Tags

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More