Senin 10 Februari 2020, 19:03 WIB

Jokowi Ajak Indonesia-Australia Rawat Demokrasi

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Jokowi Ajak Indonesia-Australia Rawat Demokrasi

LUKAS COCH / POOL / AFP
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Pemimpin oposisi parlemen Australia Anthony Albanese (kiri) dan PM Australia Scott Morrison.

 

PRESIDEN Joko Widodo mengusulkan sejumlah agenda prioritas menyongsong satu abad kemitraan Indonesia dan Australia pada 2050. Indonesia dan Australia harus bersama-sama terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), toleransi, dan kemajemukan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya selama 16 menit di Gedung Parlemen Australia di Canberra, Senin, (10/2).

"Setop intoleransi, setop xenofobia, setop radikalisme, dan setop terorisme. Terus kikis politik identitas di negara kita, di berbagai belahan dunia, baik itu atas dasar agama, etnisitas, maupun identitas askriptif lainnya," ungkap Jokowi.

Indonesia-Australia pada 2050 akan memasuki usia satu abad kemitraan kedua negara. Jokowi menyatakan kedua negara akan bertransformasi menjadi pemain besar di kawasan dan dunia. Menurut proyeksi Pricewaterhouse Coopers, pada 2050 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 dengan PDB sekitar US$10,5 triliun.

Namun di lain sisi, imbuh Jokowi, pada 2050 dunia diprediksi semakin dipenuhi ketidakpastian dan pada tiga dekade mendatang akan semakin terjadi disrupsi.

Jokowi mengatakan sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, Indonesia dan Australia harus bekerja keras bahu-membahu dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan mencegah dunia dari ancaman benturan peradaban.

Politik identitas, tegasnya, merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi. Presiden mengatakan bahwa ancaman tersebut menjadi semakin nyata apabila terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, dan konflik sosial.

Jokowi melanjutkan Indonesia dan Australia juga harus memperkuat prinsip ekonomi terbuka, bebas, dan adil. Di tengah maraknya proteksionisme, Jokowi mengajak seluruh pihak untuk terus menyuarakan keterbukaan dan keadilan ekonomi. Ia percaya sistem ekonomi terbuka dan adil akan menguntungkan semua pihak.

"Itu mengapa saya menyambut baik kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi akan menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi bagi tantangan ekonomi global," jelasnya.

Usulan agenda prioritas lain bagi kedua negara ialah menjadi jangkar mitra pembangunan di kawasan Pasifik. Presiden mengatakan, sebagai sesama negara kepulauan, tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara kawasan Pasifik tidaklah jauh berbeda. Perubahan iklim, bencana alam, serta pemerataan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia adalah tantangan nyata yang dihadapi negara-negara di kawasan Pasifik.

"Indonesia dan Australia harus menjadi teman sejati bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Berkolaborasi sebagai mitra pembangunan, mengatasi dampak perubahan iklim, memperkecil tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Pasifik," ucap Presiden.

Terakhir, Jokowi mengajak Australia untuk bersama dengan Indonesia bahu-membahu menjaga pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. Reboisasi hutan dan daerah hulu sungai, mencegah kebakaran hutan dan lahan, komitmen untuk menurunkan emisi karbon, serta pengembangan energi terbarukan menjadi fokus agenda tersebut.

"Rencana Indonesia untuk membangun ibu kota baru adalah salah satu bagian dari komitmen ini. Smart city, smart metropolis, green technology yang berharmoni dengan lingkungan alam, dan sekaligus sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi berbasis inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi," pungkasnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More