Senin 10 Februari 2020, 14:47 WIB

DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Omnibus Law

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Omnibus Law

Antara/Hafidz Mubarak
Ketua DPR, Puan Maharani, menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta.

 

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi Omnibus Law kepada masyarakat. Dengan begitu, proses legalisasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan asumsi negatif.

"Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap pemerintah bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," ujar Puan di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (10/2).

Dia berharap informasi yang diterima masyarakat tidak berbeda dengan draf maupun pembahasan di DPR nantinya.

Baca juga: Presiden Tekankan Urgensi Omnibus Law

"Jangan sampai kemudian draf yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa. Namun, kemudian nanti yang keluar ke publik itu lain. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan prasangka yang negatif," tukasnya.

Saat ini, DPR masih menunggu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dari pemerintah. Dia mengatakan pihaknya tak ingin mendesak pemerintah segera menyerahkan draf tersebut. Sebab, dia khawatir dorongan berlebihan akan membuat penyusunan draf tidak maksimal.

"Masalah waktu kalau memang bisa dilakukan dengan cepat ya tentu saja akan kita lakukan dengan cepat. Namun, jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka. Kemudian jangan menimbulkan kerugian bagi rakyat dan jangan sampai itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tutur Puan.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA/Mohammad Ayudha

Bawaslu Sayangkan Rendahnya Tingkat Kampanye Daring

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:08 WIB
Mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Dalam Setahun, Kejagung Jatuhkan Sanksi pada 109 Jaksa

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 07:58 WIB
Pemeriksaan oleh Direktorat Jamwas dilakukan guna menilai tingkat kebenaran dari aduan...
ANTARA/Basri Marzuki

KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 07:41 WIB
Jumlah pemilih yang masuk DPT mencapai 100.359.152...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya