Senin 10 Februari 2020, 15:05 WIB

Perangi Rokok Ilegal, Sopeng jadi Kawasan Industri Rokok Terpadu

M Ilham Ramadhan | Ekonomi
Perangi Rokok Ilegal,  Sopeng jadi Kawasan Industri Rokok Terpadu

ANTAR FOTO/Sigid Kurniawan
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi

 

Pemerintah telah menetapkan Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan untuk dijadikan kawasan industri rokok terpadu.

Soppeng dipilih lantaran wilayah itu dinilai sebagai pintu masuk rokok ilegal di Sulawesi Selatan dari berbagai wilayah.

"Kenapa di Sulawesi Selatan? Karena salah satu pintu masuk beredarnya rokok ilegal yang dari Jawa, ke Sulawesi. karena ada transportasi dari Surabaya," tutur Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2).

Pembentukan kawasan industri rokok terpadu, lanjut Heru, juga sebagai fasilitas untuk petani di wilayah itu agar berdaya sekaligus menghalau masuknya rokok ilegal.

Sosialisasi pemahaman aturan rokok ilegal juga menjadi maksud lain dari dibentuknya kawasan industri rokok terpadu itu.

Selain itu, dengan adanya kawasan industri rokok tersebut, pemerintah daerah juga akan meningkat pendapatannya lantaran terbatasnya rokok ilegal untuk masuk.

"Supaya pemerintah bisa terlibat dan menikmati dana bagi hasil. Karena kalau tidak resmi tentunya tidak tercatat. Sekaligus mengurangi masuknya rokok ilegal karena mereka sendiri pemilik merek yang sah di Bea Cukai mereka akan terusik manakala ada rokok ilegal yang harganya jauh di bawah yang resmi," jelas Heru.

Lebih lanjut, Heru menuturkan, keterlibatan pemerintah daerah itu menjadi fokus utama. Karena bila pemda telah aktif terlibat, maka persoalan rokok ilegal di wilayah itu dapat teratasi.

Dengan begitu pula volume peredaran rokok ilegal akan tertekan dan mendorong pertumbuhan petani tembakau di wilayah terdampak kawasan industri rokok terpadu.

Heru menambahkan, rencana pembentukkan kawasan industri rokok terpadu juga akan diimplementasikan di wilayah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Kami sudah bicara pada Gubernur Jatim waktu beliau mengunjungi menkeu dan beliau menyatakan minatnya untuk meng-copy konsep ini di Jatim. Saya kira kami juga akan komunikasi dengan Provinsi Jateng," pungkas Heru. (Mir/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More