Minggu 09 Februari 2020, 20:00 WIB

Polemik WNI Eks IS, Pakar Usul Hanya Pulangkan Wanita & Anak-Anak

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Polemik WNI Eks IS, Pakar Usul Hanya Pulangkan Wanita & Anak-Anak

AFP/Delil Souleiman
Wanita dan anak-anak terlihat di kamp yang dikelola tentara Kurdi di Suriah yang menampung keluarga eks Kombatan IS

 

PEMERINTAH dihadapkan pada pilihan dilematis terkait keberadaan eks kombatan IS yang sebelumnya berstatus warga Negara Indonesia (WNI). Opini publik terbelah menyikapi isu eks kombatan IS tersebut, ada yang memerima, tak sedikit pula yang menolak.

Pakar Terorisme Universitas Indonesia, Ridlwan Habih mengatakan, pemerintah harus bisa mencari jalan tengah soal polemik itu. Ia mengusulkan, eks kombatan IS yang dipulangkan ke Indonesia hanya wanita dan anak-anak.

"Kita usulkan karena resikonya lebih kecil. Wanita yang lemah dalam arti dipastikan tidak masuk kategori militan. Kemudian kenapa anak-anak, karena masih bisa ditulis ulang pemikirannya dengan konseling psikologis," paparnya pada diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).

Pada kesempatan itu juga hadir juga Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Willy Aditya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Ridlwan menjelaskan, perempuan yang dipastikan tidak militan dan anak-anak sangat tepat menjadi pilihan untuk dipulangkan. Hal itu masuk dalam kategori kemanusiaan dan juga rendah risiko ancaman keamanan

Baca juga : Negara Tutup Pintu untuk WNI Eks-IS

Menurut dia, pemerintah menghadapi risiko besar bila menolak masuk seluruh eks kombatan IS. Mereka akan berusaha masuk ke Indonesia lewat jalur tikus.

Hal itu karena IS semakin terdesak dan kamp pengikut IS segera dibubarkan. Sehingga penduduknya akan berusaha kembali pulang ke tanah kelahiranya masing-masing, termasuk Indonesia. Bila jalan pulang itu bisa mereka dapatkan akan menjadi ancaman keamanan dalam negeri.

"Ini jauh lebih berbahaya ketimbang membawa pulang dengan pengawasan ketat. Kemudian juga ada risiko HAM dengan munculnya kecaman dari dunia internasional," jelasnya.

Ridlwan menjelaskan risiko lain berasal dari ranah politik. Pemerintah akan mendapatkan serangan dengan alasan tidak mampu melindungi warganya sehingga berstatus tanpa tempat tinggal.

"Kritik terutama dari oposisi yang akan mengatakan tidak membela WNI, tidak membela muslim, orang tua dan anak anak, karena kritik ini saya sudah melihat, kami sudah melihat datanya sudah mulai muncul," katanya.

Sementara bila pemerintah memulangkan seluruhnya, kata dia, maka ancaman keamanan memuncak. Alasannya Indonesia belum mempunyai prosedur deteksi ideologi.

Baca juga : Pemulangan WNI Eks-IS Harus Mengacu pada UU Terorisme

"Mereka tidak bisa hanya menulis misalnya surat pernyataan di atas kertas saya sudah pro-NKRI, saya pro-pancasila, kemudian tanda tangan. Karena mereka sangat mungkin berbohong sesuai ajaran IS yaitu boleh berbohong di depan musuh," paparnya.

Kemampuan berperang di Suriah, lanjut dia, akan menjadi sasaran rekrutmen kelompok teroris di dalam negeri atau melakukan teror sendiri.

"Alumni Suriah sangat didengar di bawah tanah kelompok teroris, berbeda dengan orang yang blm pernah berangkat," ujarnya.

Selain deteksi ideologi, Ridlwan mengatakan sistem deradikalisasi juga belum bisa diharapkan menekan potensi penganut terorisme sembuh.

"Bahkan yang dari dalam penjara misalnya masih banyak ditemukan mantan napi kembali beraksi. Itu seperti pelaku bom Thamrin 2016, Yayat Cicendo 2017 dan Gereja Surabaya," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More