Minggu 09 Februari 2020, 16:00 WIB

Aturan Data Biometrik Harus Ketat dan Detail

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Aturan Data Biometrik Harus Ketat dan Detail

ANTARA/Septianda Perdana
Seorang pensiunan PNS melakukan perekaman biometrik secara digitalisasi dengan menggunakan aplikasi autentik PT Taspen di Medan

 

PEMERINTAH dan DPR akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Salah satu yang disebutkan akan diatur dalam RUU PDP ialah mengenai penggunaan data biometrik.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menjelaskan bahwa data biometrik merupakan data pribadi yang mencakup beberapa hal seperti data genetika, mata, bentuk wajah, hingga sidik jari.

Bila ingin disertakan dalam UU PDP, data biometrik harus digolongkan ke dalam data yang sensitif atau data spesifik.

"Data spesifik pengelolaannya harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Berbeda dengan pengelolaan data-data umum dalam pemrosesan datanya, itu yang paling penting," ujar Wahyudi, ketika dihubungi, Minggu (8/2).

Baca juga: KSP: Draft Omnibus Law Diupayakan Tuntas Secepatnya

Dikatakan Wahyudi, selama ini, ada ketidakjelasan apa saja yang dicakup dalam data biometrik di Indonesia. Padahal data itu sangat vital karena dapat memuat profil seseorang seumur hidup.

"Oleh karena itu, pengaturannya harus lebih ketat," ujar Wahyudi.

Ia mengatakan akan lebih baik jika nantinya di UU PDP diatur agar pengumpulan dan penggunaan data biometrik diatur agar digunakan seminimal mungkin. Dengan begitu, potensi adanya kerugian akibat kebocoran data dapat diminimalisir.

"Karena dalam level tertentu data biometrik bisa juga merugikan pemilik data dalam berbagai bentuk diskriminasi juga, misalnya karena genetika," ujar Wahyudi.

Dalam konteks data biometrik, pengumpulannya harus dengan cara tepat dan penggunaannya terbatas. Pengakses data tersebut juga harus sangat dibatasi.

Sementara itu, secara umum, dalam penyusunan RUU PDP ia berharap agar ada pengecualian dalam perlindungan data pribadi yang lebih detail. Dengan begitu diharapkan tidak ada pemrosesan data lanjutan atau penggunaan data pribadi dengan tidak efektif dan aman.

"Selain itu juga harus dibentuk badan independen untuk mengawasi implementasi perllindungan data pribadi ini, agar tidak hanya swasta yang diawasi ketat tetapi juga pemerintah agar tak sembarangan menggunakan data pribadi," ujar Wahyudi.

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan mengenai RUU PDP akan dilakukan mulai Senin (10/2). Pembahasan terlebih dulu akan dilakukan pada rapat internal komisi I. Selain itu, RUU juga akan dibahas secara transparan oleh DPR, pemerintah, dan berbagai pihak yang terkait dengan RUU tersebut.

Willy mengatakan RUU PDP akan jadi perlindungan utama bagi pemilik data pribadi.

"Nanti Senin kita akan dibahas oleh Komisi I. Nantinya akan didefinisikan pemilik, pengumpul, penyimpan, dan yang berhak mentransaksikannya," ujar Willy. (OL-1)

Baca Juga

Antara/Hafidz Mubarak A

Ini 3 Jenderal Polisi yang Jadi Kandidat Deputi Penindakan KPK

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 03 April 2020, 17:54 WIB
yakni Wakil Kapolda DI Yogyakarta Brigjen Pol Karyoto, Kepala Diklat Reserse Lemdiklat Polri Brigjen Pol Agus Nugroho, dan Wakil Kapolda...
Ilustrasi

Jatim dan Jakarta Terbanyak Sebaran Hoaks soal Wabah Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 03 April 2020, 17:43 WIB
Dari data tersebut, Polda Jatim dan Polda Metro Jaya mengungkap ada 11 kasus hoaks wabah korona di...
MI/ BARY FATAHILAH

​​​​​​​Positif Covid-19, Satu Anak Buah Moeldoko di KSP Diisolasi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 03 April 2020, 17:29 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan satu staf yang positif korina tersebut telah diisolasi dan Gedung Bina Graha untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya