Sabtu 08 Februari 2020, 00:35 WIB

KPU Berharap Penaikan Honor PPK-PPS Menyeluruh

KPU Berharap Penaikan Honor PPK-PPS Menyeluruh

MI/Ramdani
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi

 

KOMISI Pemilihan Umum memastikan honor bulanan bagi Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan naik. Panaikan itu berdasarkan peraturan menteri keuangan yang menetapkan nilai maksimal gaji petugas sebesar Rp2,2 juta, lebih tinggi daripada honor yang berlalu pada Pemilu 2019 sebesar Rp1,8 juta.

"Jadi, ada surat edaran dari Kementerian Keuangan yang mengatur soal honor PPS dan PPK naik menjadi Rp2,2 juta," ungkap komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Namun, Pramono menyayangkan karena peraturan itu hanya menetapkan nilai pagu maksimal. Hal itu akan menjadi masalah jika pemda menganggarkan honor petugas berdasarkan peraturan yang lama. "Kan itu pagu atasnya, bukan dipatok sehingga bisa jadi masalah ketika pemda mengalokasikannya sebesar honor lama seperti 2019," terangnya.

Pramono juga menyebutkan akan muncul kecemburuan sosial jika petugas mendapatkan nominal upah yang berbeda-beda. "Misalnya, di satu provinsi ada dua kabupaten/kota berdampingan, satunya menganggarkan seperti 2019, satunya menganggarkan yang baru. Kan jadi ada kecemburuan sosial. Hal yang seperti ini kadang menjadi masalah," keluhnya.

Lebih lanjut, Pramono memaparkan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahapan penyelenggaraan pilkada di awal 2020 sudah mulai banyak. KPU pun meminta seluruh daerah yang telah menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera mencairkannya. Selain masalah pencairan, dia menyebutkan ada sejumlah daerah yang meminta untuk memotong nilai dana hibah tersebut.

"Di awal 2020 ini sudah harus dicairkan semua anggarannya sehingga kegiatan sosialisasi, rekrutmen PPK, sebentar lagi ada rekruitmen PPS, di tingkat desa/kelurahan kan membutuhkan biaya. Jadi, itu berlaku untuk semua daerah sehingga anggarannya sudah bisa dicairkan seluruhnya," ungkapnya.

Sebelumnya KPU telah menyepakati anggaran dalam NPHD penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mencapai Rp9,93 triliun. Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan saat ini KPU telah menerima transfer dana hibah Pilkada 2020 dari 233 satuan kerja sebesar Rp444 miliar. (Dmr/P-3)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More