Sabtu 08 Februari 2020, 06:10 WIB

Problematika Kewarganegaraan Eks IS

A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Trisakti, Jakarta | Opini
Problematika Kewarganegaraan Eks IS

ist

SALAH satu hal penting terkait wacana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State (IS) yang terlibat dalam terorisme lintas batas (foreign terrorist fighters) ialah isu kewarganegaraannya.

Perlu diketahui, beberapa kalangan menegaskan bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan RI-nya karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan RI). Pasal ini mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan di antaranya jika (1) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden; dan (2) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Tiga dimensi

Ketentuan dalam UU Kewarganegaraan RI itu ekuivalen dengan hukum kewarganegaraan berbagai negara di dunia, yang menganggap pengabdian seseorang pada militer asing atau pemerintah asing (serving in a foreign military or foreign government) menjadi penyebab kehilangan kewarganegaraan (loss of citizenship). Keterlibatan seseorang dalam militer asing atau pemerintah asing dipandang telah membentuk kesetiaan kepada negara asing (allegiance to a foreign state) yang tentu saja mencederai hubungan kontraktual antara warga negara dan negara.

Konsep hukum kewarganegaraan modern memiliki tiga dimensi sekaligus. Pertama, dimensi status hukum (legal status) yang menempatkan warga negara sebagai subjek hukum yang bebas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum. Kedua, dimensi keagenan politik (political agency) yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam lembaga politik. Ketiga, dimensi keanggotaan dalam masyarakat politik (membership in a political community) yang mengizinkan identitas warga negara mengemuka secara sah dalam kehidupan masyarakat politik.

Pada prinsipnya, menyandang status sebagai warga negara dari suatu negara berarti merelakan diri secara sadar sebagai anggota komunitas politik, yang mengizinkan warga negara itu menikmati hak-hak tertentu. Namun, pada saat yang sama juga berkewajiban memikul tanggung jawab.

Jika warga negara alpa dalam memikul tanggung jawab itu, konsekuensi atas kealpaan itu harus dijatuhkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara demokratis. Yang harus dipastikan ialah pemerintah wajib menindak warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum dengan menjatuhkan sanksi, termasuk jika harus memutuskan hilangnya kewarganegaraan seseorang sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Tindakan administrasi

Meskipun ratusan WNI eks IS itu telah memenuhi kualifikasi kehilangan kewarganegaraan, pemerintah tetap harus menindaklanjuti hal itu dengan tindakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan RI mengoordinasikan kepada menteri hukum dan HAM.

Pimpinan instansi tingkat pusat dalam hal ini ialah Kementerian Luar Negeri yang dapat memperoleh informasi mengenai WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan RI dari perwakilan RI (Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, Perutusan Tetap RI, dan Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara).

Tindakan berikutnya ialah menteri hukum dan HAM memeriksa kebenaran laporan dan mengklarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait. Jika laporan telah memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab kehilangan kewarganegaraan, menteri hukum dan HAM menetapkan keputusan tentang nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI. Terakhir, menteri hukum dan HAM mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI dalam Berita Negara RI.

Tindakan administrasi pemerintahan itu perlu dilakukan karena bagaimanapun juga kewarganegaraan ialah status orang yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai anggota sah dari negara berdaulat. Dalam konteks Indonesia, status kewarganegaraan itu bahkan telah menjadi hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945. Dengan status warga negara ini, seseorang telah memiliki kapasitas individu untuk mempertahankan hak-hak warga negara mereka di depan otoritas pemerintah.

Tidak boleh disangkal

Karena itu, jika status kewarganegaraan yang merupakan hak konstitusional warga negara itu akan dihilangkan, harus melalui koridor administrasi pemerintahan yang benar. Administrasi pemerintahan ini meliputi tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan mengenai orang yang kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Meskipun demikian, kita juga harus mengantisipasi potensi persoalan yang akan dihadapi oleh ratusan WNI eks IS yang kehilangan kewarganegaraan RI-nya, yakni kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness). Beberapa kalangan mungkin akan berpendapat bahwa UU Kewarganegaraan RI tidak mengenal kondisi tanpa kewarganegaraan sehingga kewarganegaraan ratusan WNI eks IS tidak bisa dihilangkan. Meskipun hal ini benar, sesungguhnya yang dimaksud ialah orang yang terlahir sebagai WNI tidak boleh disangkal status kewarganegaraannya oleh negara, sampai orang itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraannya.

Hal yang patut menjadi catatan yang problematik bagi orang dengan kondisi tanpa kewarganegaraan ini ialah kesulitannya untuk mengakses hak-hak semacam pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, rekening bank, rumah, menikah, dan lain-lain. Karena itu, tidak aneh ketika Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) berseru kepada negara-negara di dunia untuk mengakhiri kondisi tanpa kewarganegaraan pada 2024. Kondisi tanpa kewarganegaraan ini diperkirakan diderita oleh jutaan orang di seluruh dunia dengan sepertiga di antaranya ialah anak-anak.

Barangkali ketentuan UU Kewarganegaraan RI ini terasa sangat bengis bagi ratusan WNI eks IS. Meskipun demikian, hukum memang keras, tetapi itulah hukum (dura lex, sed lex).

Baca Juga

Dok.Pribadi

Covid-19 dan Dekonstruksi Teologis

👤Teuku Kemal Fasya Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh, Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Aceh 🕔Jumat 03 April 2020, 06:47 WIB
Secara persentase kematian covid-19 memang ‘kecil’, yaitu 5%. Namun, yang membuat bencana ini melahirkan kepanikan global ialah...
Dok.Unair

Kebijakan Triple Intervention dan Dilema Bank Indonesia

👤Bagong Suyanto Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga 🕔Jumat 03 April 2020, 06:36 WIB
Prospek pertumbuhan ekonomi dunia dilaporkan menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan...
Dok. Pribadi

Arus Mudik dan Program Perlindungan Sosial Dampak Covid-19

👤Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Managemen FEB UI 🕔Kamis 02 April 2020, 07:55 WIB
WABAH covid-19 belum juga berlalu, sementara dampak ekonominya sudah mulai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya