Jumat 07 Februari 2020, 19:19 WIB

Pemerintah Segera Bentuk FKUB Nasional

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pemerintah Segera Bentuk FKUB Nasional

MI/ M Irfan
Mendagri Tito Karnavian

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengupayakan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, rencana tersebut sebagai penguatan FKUB yang sudah dibentuk di berbagai daerah di Indonesia.

"Memang ironis, yang harusnya menjadi urusan pemerintah pusat, tapi pusat sendiri tidak ada (FKUB-nya). Justru di tingkat daerah ada FKUB," kata Tito seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jumat.

Ia menjelaskan, seharusnya masalah keagamaan juga menjadi urusan pemerintah pusat, seperti halnya masalah pertahanan, keamanan, keuangan dan fiskal, luar negeri, dan peradilan. "Karena itu FKUB daerah juga kerap kali menanyakan keberadaan FKUB tingkat nasional," ungkapnya.

Mendagri menjelaskan, keberadaan FKUB itu terbilang efektif dalam meredam benturan antar kelompok beragama. Berdasarkan pengamatan pemerintah, rata-rata daerah yang aktif menggerakkan FKUB-nya, kerukunan umat beragama agama itu relatif baik. "Sehingga potensi konflik sosial yg didasarkan pada faktor-faktor keagamaan itu minimal," ungkapnya.

Sementara di daerah-daerah yang FKUB-nya tidak begitu aktif atau bahkan tidak ada, tambah Tito, kerukunan antarumat beragamanya renggang yang bisa berpotensi menimbulkan benturan. "Bahkan tak jarang sudah terjadi konflik. Karena itu, kita berusaha memacu daerah-daerah yang sudah ada FKUB-nya ini bekerja intens," ujarnya.

Disebutkan keberadaan FKUB, yang dikelola secara nasional, menjadi penting mengingat keberagaman agama di Indonesia harus dikelola dengan baik guna menjaga kerukunan dan toleransi antarmasyarakat. FKUB nasional akan diatur di bawah koordinasi Wapres yang membawahi bidang kerukunan antarumat beragama. "Bapak Wapres ditugaskan oleh Presiden untuk menjadi leadin dalam rangka meningkatkan kerukunan antarumat beragama ini," pungkasnya.

Wapres sebelumnya mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama menjadi kunci dalam membangun kerukunan nasional. "Kalau ini (kerukunan umat beragama) terganggu, maka kerukunan nasional bakal terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama merupakan kunci."

Bentuk FKUB Daerah

Pada kesempatan itu Tito mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki FKUB untuk membentuk dan mendanai lembaga tersebut. Bagi Tito, pembentukan dan penguatan FKUB tersebut dalam rangka memperkuat toleransi kerukunan keagamaan di Tanah Air yang plural. "Mekanisme pendanaannya sedang kita diskusikan dan nanti akan berlanjut kepada rapat lebih lanjut yang melibatkan Kementerian Keuangan dan mungkin mengajak beberapa tokoh nasional, keagamaan, untuk mendapatkan masukan," paparnya.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi yang juga ikut menemui Wapres mengakui, dalam beberapa kasus implementasi FKUB terkadang tidak berjalan dengan baik. "Sehingga terus kami dorong agar FKUB itu lebih efektif dalam pelaksanaan di lapangan," ujarnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More