Jumat 07 Februari 2020, 15:24 WIB

Tahapan Pilkada 2020 Dimulai, KPU Desak Pemda Cairkan NPHD

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Tahapan Pilkada 2020 Dimulai, KPU Desak Pemda Cairkan NPHD

MI/Susanto
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memaparkan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada di awal tahun 2020 sudah mulai banyak, KPU pun meminta kepada seluruh daerah yang telah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk segera mencairkan dananya.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, di awal tahun 2020 ini seharusnya semua daerah sudah mencairkan seluruhnya dari anggaran yang sudah disepakati, sebab saat ini KPU sudah mulai melakukan kegiatan tahapan awal Pilkada 2020.

“Di awal tahun 2020 ini sudah harus dicairkan semua anggarannya, sehingga kegiatan sosialisasi, rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebentar lagi ini ada rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS), di tingkat Desa/Kelurahan kan itu juga membutuhkan biaya, jadi itu kan berlaku untuk semua daerah rekruitmen PPK dan PPS, semua daerah melakukan sehingga anggarannya sudah bisa dicairkan seluruhnya,” ungkapnya, Jumat (7/2) di Gedung KPU, Jakarta.

Dia menyebut anggaran kebutuhan KPU untuk tahapan Pilkada pada bulan februari ini sudah mulai besar, belum lagi nantinya akan ada kebutuhan anggaran untuk honor panitia penyelenggara.

Selain masalah pencairan, Pramono menyebutkan ada sejumlah daerah yang meminta untuk memotong nilai hibahnya.

“Kita sudah komunikasi dengan Kemendagri, dan Kemendagri sudah menegaskan, sudah mengirim surat ke seluruh Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota bahwa tidak boleh ada pemotongan, yang dicairkan ke KPU adalah sebesar yang ditandatangani dalam NPHD itu,” ungkapnya.

Pramono mengatakan Pemda sebetulnya tidak perlu khawatir bahwa KPU akan menghabiskan anggaran tersebut 100 persen, menurutnya akan ada sisa anggaran dari efisiensi penyelenggaraan Pilkada ini, efisiensinya cukup besar dan akan dikembalikan ke daerah masing-masing.

“Pengalaman dari yang lalu-lalu itu pasti ada pengembalian efisiensi, anggaran hasil efisiensi itu pasti dikembalikan ke Pemda masing-masing, rata-rata bisa 10-15 persen di akhir periode,” pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/

Presiden: Terapkan Pembatasan Jarak Secara Besar-besaran

👤Dhika kusuma winata 🕔Senin 30 Maret 2020, 15:10 WIB
Joko Widodo menginstruksikan untuk dilakukan pembatasan sosial secara besar-besaran untuk mencegah kian meluasnya penyebaran virus korona...
Istimewa

DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Pasien di RS Non Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 Maret 2020, 15:10 WIB
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengingatkan pemerintah agar dalam rangka pencegahan covid-19 tetap...
Ilustrasi

Masa WFH ASN Diperpanjang Hingga Tiga Pekan Kedepan

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 15:09 WIB
Kemen PAN-RB) resmi mengeluarkan surat edaran (SE) terkait perpanjangan masa kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya