Jumat 07 Februari 2020, 09:00 WIB

Satu Peta Geospasial Hindarkan Overlapping

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Satu Peta Geospasial Hindarkan Overlapping

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat kabinet terbatas tentang kebijakan satu peta di Kantor Presiden.

 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu peta indikatif informasi geospasial tematik sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, dan penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di Indonesia.

Presiden mengungkapkan, saat ini pelaksanaan kebijakan satu peta sudah hampir rampung. Pemerintah telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari 85 peta tematik yang ditargetkan. Satu peta tematik yang belum tergabung ialah terkait batas administrasi desa. Peta itu diproyeksikan sudah terkompilasi pada Desember mendatang.

"Setelah itu selesai, kita bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Salah satu persoalan utama di Tanah Air yang diyakini akan terpecahkan dengan munculnya satu peta itu ialah terkait tumpang tindih lahan, baik di kawasan hutan maupun nonhutan.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 40,6% dari total luas wilayah Indonesia yang status mereka masih tumpang tindih atau overlapping. Hal itu pun memicu terjadinya sengketa lahan dan menghambat kepastian.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan satu peta tematik yang tertinggal untuk menyempurnakan kebijakan satu peta. Satu peta yang belum terkompilasi itu mencakup tentang batas wilayah desa.

"Sekarang belum selesai. Kendalanya ada di dana. Pak Presiden (Joko Widodo) mengarahkan agar Kementerian Keuangan bisa mengatur alokasi untuk kebutuhan pembuatan peta tersebut," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menyebut setiap desa membutuhkan sekitar Rp25 juta sampai Rp30 juta untuk pembiayaan pembuatan peta. "Rencananya nanti akan diambil dari dana desa," ucap Airlangga.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik ke dalam kebijakan satu peta dari 85 peta tematik yang ditargetkan. Satu peta itu nantinya akan berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan, baik di kawasan hutan maupun nonhutan.

 

Investasi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan adanya penerapan sistem pengelolaan tanah oleh negara (land banking) guna mendukung pertumbuhan investasi.

MI/Susanto

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

"Kalau di pusat ada omnibus law, itu juga kita lakukan di level daerah seperti lamanya izin, pungli yang masih banyak, serta antara syarat dan izin masih tumpang tindih. Kalau regulasi bisa diperbaiki, 7% ini bukan tidak mungkin lagi, tapi mungkin," kata Ganjar.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah terbaru. Provinsi Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Bangka Belitung mengalami penambahan luas baku sawah.

Sementara itu, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jambi, Sumatra Barat, dan Riau mengalami penurunan luas lahan sawah. (Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More