Kamis 06 Februari 2020, 21:00 WIB

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Zulkifli Hasan yang Mangkir

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Zulkifli Hasan yang Mangkir

Antara
Zulkufli Hasan ketika diperiksa KPK pada 2018

 

WAKIL Ketua MPR Zulklifi Hasan tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum PAN itu sedianya akan diperiksa sebagai saksi kasus suap revisi alih fungsi hutan di Riau 2014 yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan periode 2009-2014 saksi untuk tersangka SUD (Surya Darmadi) tidak memenuhi panggilan dan dijadwalkan ulang 14 Februari 2020," Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (6/2).

Ketua Umum PAN yang akrab disapa Zulhas itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Ia rencananya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka beneficial owner Duta Palma Group (induk PT Palma Satu) Surya Darmadi.

KPK sebelumnya memanggil Zulhas dalam kasus yang sama pada 16 Januari lalu tetapi ia tidak memenuhi panggilan. Ali mengatakan Zulhas berasalan surat panggilan saat itu tak sampai ke tangannya. Ali memastikan surat pemanggilan kali ini telah diterima yang bersangkutan lengkap dengan tanda terimanya.

Dalam kasus itu, perusahaan perkebunan sawit PT Palma Satu itu ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Annas Maamun.

Dalam OTT pada September 2014 lalu, KPK menetapkan Annas dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka terkait kongkalikong perubahan kawasan hutan. Keduanya telah menjalani pidana.

Dalam pengembangan kasus, KPK menduga Surya Darmadi menawarkan fee Rp8 miliar kepada Annas melalui Gulat agar areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan menjadi kawasan bukan hutan.

Pada 9 Agustus 2014, Menhut Zulhas menyerahkan surat menteri tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan kepada Gubernur Riau Annas.

Dalam surat itu, Menhut membuka kesempatan pengajuan permohonan revisi bila ada lokasi lahan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan Surya Darmadi dalam peta lampiran surat gubernur kepada Menhut. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More