Kamis 06 Februari 2020, 20:10 WIB

Eks ISIS Wajib Dipulangkan Selama Status Sebagai WNI Tak Dicabut

Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum
Eks ISIS Wajib Dipulangkan Selama Status Sebagai WNI Tak Dicabut

Dok.MI
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani

 

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menilai pemerintah wajib memulangkan 600 WNI eks ISIS. Asal hak warga negara yang bersangkutan belum dicabut.

"Intinya kalau masih WNI dan bukan warga negara yang dicabut statusnya maka kewajiban kita memulangkan," kata Muzani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hari ini.

Wakil Ketua MPR itu menilai tentunya ada berbagai alasan 600 WNI tersebut bergabung dengan ISIS. Apa pun itu, pemerintah wajib memulangkan mereka asal status warga negara mereka belum hilang.

"Kalau mereka WNI tentu saja menjadi tanggung jawab kita. Apapun tujuan dia ke Suriah untuk dibalikkan ke sini," ungkap dia.

Selanjutnya, pemerintah berkewajiban untuk melakukan deradikalisasi. "Soal ideologi ya tanggung jawab kita sama-sama mengingatkan bahkan kalau perlu memberi hukuman bahwa ideologi itu salah. Kita harus mengatakan ideologi itu salah dan keliru," ujar dia.

Seperti diketahui, Pemerintah belum berniat memulangkan eks simpatisan ISIS ke Indonesia. Rencana pemulangan eks ISIS pun belum pernah dibahas.

"Sebenarnya belum pernah dibicarakan. Pemerintah belum menentukan sikap dalam hal itu," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.

Pemerintah tak mau gegabah memulangkan eks teroris ke Tanah Air. Sebab, ini menyangkut keamanan negara.

"Nanti akan dirataskan, Presiden yang akan bicara karena harus melihat dengan jeli, dengan teliti, positif, dan negatif, pengalaman masa lalu," ujar dia. (Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

Istomewa/DPR

Siapkan Skenario Guna Jaga Stok Pangan Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 12:34 WIB
DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tetap dapat menstabilkan dan menjaga stok pangan nasional agar tidak terjadi...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi Pastikan Tidak Ada Pembebasan Napi Koruptor

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 06 April 2020, 10:54 WIB
Di tengah pandemi covid-19, pembebasan bersyarat terbatas untuk narapidana...
Istimewa/DPR RI

DPR Menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tidak Efektif

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 10:13 WIB
Politikus PAN ini tak melihat ada regulasi progresif untuk menunjang tugas-tugas penanggulangan virus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya